batampos.co.id – Selama puluhan tahun, PT Adhya Tirta Batam (ATB) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menjalani hubungan yang harmonis layaknya sepasang kekasih.

Kini, di akhir masa konsesi pengelolaan air bersih, keduanya tak saling mencinta. Puncaknya, ATB melaporkan BP Batam ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kamis (4/9/2020) lalu.

Persoalan ini tentu memengaruhi pengelolaan air bersih di Batam ke depannya. Seperti diketahui, konsesi pengelolaan air bersih antara BP Batam dan ATB akan berakhir pada 14 November mendatang.

Dilansir dari Harian Batam Pos, pada awalnya, BP Batam sudah mempersiapkan pengakhiran konsesi ini pada era kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo. Saat itu, ada tiga tim dibentuk sebagai tim pengakhiran masa konsesi
ATB.

Pertama, tim evaluasi pengakhiran konsesi ATB yang bertugas meninjau ulang proses konsesi yang berjalan selama ini.

Kedua, BP Batam juga membentuk tim yang bertugas menyelesaikan proses transfer aset.

Ketiga, tim independen yang bertugas menyusun rencana usai konsesi ATB selesai pada 2020 ini.

Namun, Lukita diganti sehingga arah kebijakan pengakhiran konsesi pun ikut berubah. Sampai pada akhirnya, proses pengakhiran yang seharusnya selesai lebih awal malah tertunda hingga saat ini.

Di sela-sela proses pengakhiran tersebut, krisis air bersih menghantui Batam. Kemarau panjang membuat sejumlah waduk, termasuk Waduk Duriangkang mengalami kekeringan parah.

Meski Batam diguyur hujan beberapa bulan terakhir, tapi tidak cukup mengangkat level elevasi Waduk Duriangkang yang terpantau masih berada di level minus.

Bukannya menjadi semakin kompak dalam mengatasi krisis ini, BP Batam dan ATB seolah-olah saling menyalahkan dalam kondisi tersebut.

Beberapa kali baik ATB dan BP Batam menggelar pertemuan
dengan masyarakat maupun media membahas persoalan ini.

Tak sedikit ungkapan saling menyalahkan terlontar dari kedua belah pihak.

Hubungan tersebut semakin merenggang setelah keluar pernyataan dari BP Batam pada Januari 2020 yang me-
nyebut, pengelolaan air bersih akan diambil alih BP Batam.

Tidak akan ada lagi lelang konsesi, sehingga kans ATB mengelola air bersih di Batam nyaris nihil.

ATB juga sudah diputus kontraknya sejak BP Batam di bawah kepimpinan Edy Putra Irawadi.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari ATB. Versi ATB, saat itu BP Batam memang menyampaikan surat pemutusan kontrak, tapi bentuknya hanya mengingatkan
bahwa kerja sama konsesi akan segera berakhir November 2020.

BP Batam bersama empat perusahaan meninjau lokasi WTP Mukakuning sebagai salah satu bagian dari proses lelang Pemilihan Mitra Kerja
Sama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan selama Masa Transisi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam, Jumat (14/8) lalu. Foto: ATB untuk batampos.co.id

ATB diminta untuk melakukan perawatan aset berupa infrastruktur air bersih selama enam bulan usai akhir konsesi.

Selain itu, ATB juga meminta agar proses pengakhiran segera dilakukan karena ada investasi dari ATB yang harus dikembalikan BP Batam.

Nilainya mencapai Rp 1.017 triliun yang mencakup seluruh investasi yang sudah dikeluarkan ATB dalam mengembangkan distribusi air di Batam.

Pengembalian nilai investasi sudah termaktub dalam perjanjian
awal konsesi, 25 tahun lalu. Ketidakharmonisan ini banyak membuat pihak khawatir mengenai masa depan pengelolaan air di Batam.

Ditambah lagi, krisis air bersih semakin nyata di Batam. Kedua belah pihak terlihat memiliki sudut pandang yang subjektif dalam menangani persoalan ini.

ATB semakin rajin turun ke tengah masyarakat dengan program company social responsibility (CSR), sekaligus menebar jargonnya #ATBtakterganti.

Sementara itu, BP Batam sibuk berkutat dengan sejumlah opsi pemulihan waduk, yang dimana semestinya dilakukan berbulan-bulan sebelumnya atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya.

Dengan kata lain, pilihan tersebut tiba, tapi sangat terlambat. Proses pengakhiran konsesi sendiri terkesan sangat tertutup.

Sedikit sekali informasi yang bisa diperoleh media dari kedua
belah pihak. Apalagi yang berhak berbicara mengenai proses
pengakhiran air hanya Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Hal-hal yang bisa diketahui oleh media mengenai tahap pengakhiran ini, yakni sejak April dimulai tahap konsolidasi.

Selanjutnya, 15 Mei memasuki tahap inventarisasi data operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan data-data karyawan yang ada, serta tahap pendataan aset.

Juni 2020, tahap transfer data pelanggan. Agustus 2020, tahap perekrutan karyawan, dimana karyawan ATB diprioritaskan
untuk melamar ke BP Batam, dan proses seleksi juga dilaksanakan di Agustus.

Selanjutnya, September, sosialisasi ke pelanggan. Lalu Oktober,
tahap peralihan status aset dengan pencatatan aset SPAM sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Dan terakhir, 14 November, tahap pengakhiran konsesi, serah terima sistem pengelolaan air bersih dari ATB ke BP Batam.

Pada kenyataannya, ada tahapan yang berlangsung tapi tidak diketahui media, yakni tahapan lelang pemilihan mitra kerja sama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi SPAM Batam, Agustus lalu.

Proses lelang ini yang menjadi puncak ketidakharmonisan antara keduanya. ATB merasa mendapat perlakuan diskriminatif dari BP Batam.

ATB menganggap BP Batam menerapkan prasyarat khusus untuk ATB jika ingin mengikuti lelang tersebut.

”Kalau dilihat permasalahan antara ATB dan BP Batam ini kelihatannya cukup pelik. Sampai harus ada laporan pengaduan ke KPPU. Jika tidak ditangani dengan baik kemungkinan akan berlanjut sampai ke persoalan hukum yang lain yang bermuara ke gugatan di pengadilan,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid.

Ia mengimbau para pihak ini saling menahan diri demi tujuan bersama, yaitu penyediaan air bersih yang berkualitas di Batam.

”Jika ego masing-masing yang dikemukakan maka kita khawatir pelayanan kepada pelanggan di Batam bisa terganggu, yang akan berdampak luas pada investasi dan industri di Batam,” paparnya.

Meskipun begitu, Rafki yakin BP Batam dan juga ATB akan mampu menyelesaikan persoalan ini secara baik.

”Artinya tidak akan ada pihak yang dirugikan dengan terjadinya
transisi ini. Kita percaya SDM berkualitas yang ada di BP dan juga ATB akan mampu menyelesaikan persoalan ini dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” harapnya.(jpg)