batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan PT Moya Indonesia, anak usaha Moya Asia Holding Limited sebagai pememang Pemilihan Langsung Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam.

Namun, proses pemilihan langsung tersebut menyisakan masalah. Pasalnya, BP Batam diindikasi menabrak sejumlah aturan dalam proses pemilihan langsung tersebut.

BP Batam juga dinilai ingkar terhadap perjanjian konsesi yang telah ditandatangani bersama PT Adhya Tirta Batam pada 25 tahun silam.

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto, merinci secara detail sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan dalam proses penunjukan langsung tersebut, saat menggelar konferensi pers di lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang, Senin (7/9/2020).

Ia menjelaskan, awalnya, BP Batam hendak mengambil alih langsung SPAM Kota Batam. BP Batam berencana membentuk Strategic Business Unit (SBU). Untuk kelancaran tujuan tersebut, BP Batam melakukan proses orientasi sejak 15 Mei 2020.

BP Batam kata dia, juga berjanji akan merekrut seluruh karyawan ATB untuk masuk dalam SBU yang telah dibentuk.

Janji ini disampaikan langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dihadapan ratusan karyawan ATB yang dikumpulkannya di Stadion Tumenggung Abdul Jamal pada 13 Mei 2020 lalu.

“Sayangnya, proses ini tidak berjalan sesuai rencana. Sehingga mereka berkesimpulan tidak mampu. Kemudian dilanjutkan dengan proses lelang pemilihan operator transisi,” jelas Benny.

Sayangnya lanjut Benny, proses pemilihan langsung tersebut dinilai tergopoh-gopoh. Sehingga diindikasi melanggar sejumlah aturan perundangan.

Salah satunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Aturan tersebut tidak mengenal istilah “Pemilihan Langsung” seperti yang digunakan oleh BP Batam.

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto (batik merah) bersama jajarannya saat mengelar konfrensi pers di lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang, Senin (7/9/2020). Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Dalam pengadaan barang dan jasa tidak ada istilah pemilihan langsung, yang ada tender, penunjukkan langsung atau pengadaan langsung. Harusnya, BP Batam menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, BP Batam juga memberikan prasyarat khusus kepada ATB agar bisa mengikuti Pemilihan Langsung Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi SPAM Batam.

Dimana prasyarat yang diwajibkan tidak relevan dengan proses pemilihan langsung tersebut.

Bennny menjelaskan, prasyarat yang diberikan BP Batam adalah bahwa ATB harus mematuhi dan melaksanakan seluruh notisi yang dilakukan BPKP selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2020.

Untuk menunjukan kepatuhan tersebut, maka ATB diminta menandatangni pernyataan di atas materai. Jika menolak, maka ATB tidak dapat diikutsertakan dalam proses pemilihan langsung.

Menurut Benny, BP Batam telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan Notisi BPKP tidak sesuai dengan tujuan awal.

Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang. Foto ATB untuk batampos.co.id

Dia menegaskan, penunjukan BPKP adalah untuk proses pengakhiran konsesi, bukan untuk syarat lelang

“Prasyarat BP Batam ini tidak pada tempatnya dan mengada-ada,” tegas Benny.

ATB menilai, penggunaan Notisi sebagai syarat pemilihan langsung telah terindikasi diskriminasi.

Sehingga melanggar UU no 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya pasal 25.

ATB melaporkan dugaan tindakan diskriminasi tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kamis (3/9/2020).

KPPU telah merespon surat laporan ATB dan akan segera menurunkan tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Kami telah mendapat respon dari KPPU Kanwil I Medan. Dalam waktu dekat tim dari KPPU akan datang,” jelasnya.

Penunjukan BPKP secara sepihak juga dinilai menciderai perjanjian konsesi antara ATB dan BP Batam.

Menurut Benny, dalam perjanjian konsesi disepakati bahwa penunjukan pihak ketiga untuk melakukan audit harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Penunjukan BPKP adalah keputusan sepihak BP Batam. Selain itu kata dia, BPKP bukan ahli tentang SPAM.

Sehingga penunjukkan BPKP juga melanggar pasal 19. 4 tentang penunjukkan ahli SPAM. Sehingga semua kajian teknis tentang SPAM tidak valid.

Operator lain tidak akan diijinkan untuk menggunakan aset ATB sebelum pengakhiran dijalankan sesuai dengan perjajian konsesi. Tidak semua aset ATB akan diserahkan, sampai dengan BP Batam memenuhi kewajibannya.

ATB juga akan membuat surat sanggahan dan mengajukan keberatan tentang keputusan BP Batam karena melanggar hak ATB sesuai perjajian konsesi.

“Semoga BP Batam dapat melihat ketersediaan air menjadi bagian penting bagi kemajuan Batam. Karena batam tidak ada sumber air lainnya kecuali hujan,” tuturnya.

BP Batam Sudah Lakukan Tender

Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, untuk mendapatkan mitra penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan selama masa transisi yaitu enam bulan, sistem penyediaan air minum di Batam, BP Batam melakukan tender terhadap hal tersebut dan dimulai pada 12 Agustus 2020 lalu.

“Panitia mengundang perusahan-perusahaan yang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan SPAM di Indonesia dengan pengalaman mengelola SPAM dengan kapasitas minimun 3000 liter/detik, termasuk PT ATB,” ujarnya.

Kata dia, berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dimasukkan oleh para peserta, ditetapkan peserta terbaik adalah PT Moya Indonesia.

“Penetapan PT Moya sebagai pemenang sudah lakukan pada tanggal 4 September 2020 kemarin. Selanjutnya bagi peserta yang keberatan dapat melakukan sanggahan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020,” tuturnya.(*/esa/nto)