batampos.co.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memaparkan berbagai upaya yang diperlukan untuk segera memulihkan perekonomian Kepri yang terpuruk selama pandemi Covid-19.

Namun, kecepatan pemulihan ekonomi Kepri, tetap dipengaruhi oleh pengendalian penyebaran Covid-19.

”Langkah pertama, mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan aman,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Musni Hardi, Kamis (10/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Musni mencontohkan, kegiatan ekonomi di sektor pariwisata. Perlahan bisa berjalan dengan aman jika pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan (protkes) dengan baik.

Jaminan protkes yang baik akan menimbulkan kepercayaan publik, khususnya wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan Nusantara (wisnus) untuk berkunjung ke Kepri.

Namun, lanjutnya, yang paling memungkinkan adalah menggaet wisnus. Sebab, Malaysia dan Singapura masih memberlakukan aturan ketat.

Kedua, akselerasi realisasi anggaran dan stimulus fiskal. Caranya dengan mendorong realisasi belanja modal pemerintah, termasuk belanja infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial.

Sejauh ini, penyaluran bantuan sosial sudah berjalan. Namun, untuk infrastruktur, nyaris semua terhenti karena alokasi anggaran lebih banyak untuk penanganan Covid-19.

Namun BI menilai, proyek-proyek infrastruktur strategis yang anggarannya tetap dipertahankan, sebaikanya segera direalisasikan. Dengan begitu, terjadi perputaran perekonomian.

”Ketiga, memberikan insentif bagi dunia usaha yang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

BI menilai, sangat penting memberikan insentif atau stimulus ke dunia usaha agar kegiatan usaha mereka bisa kembali berjalan.

Paling tidak, beban mereka berkurang, sehingga tetap bisa menjalankan roda usahanya dengan baik.

Ilustrasi. Bank Indonesia. (dok. JawaPos.com)

Insentif itu bisa berasal dari pemerintah daerah, seperti yang
diusulkan para pengembang berupa penurunan tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO), penundaan atau pengurangan kewajiban membayar pajak, dan berbagai insentif lain yang memungkinkan diambil oleh pemerintah daerah.

Insentif lainnya, bisa datang dari pemerintah pusat. Seperti insentif keringanan atau pengurangan serta penghapusan abodemen listrik yang telah berjalan di sebagian wilayah di Kepri dan beragam insentif lainnya.

Termasuk subsidi gaji Rp 600 ribu dari pusat untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.

Keempat, restrukturisasi kredit dan dunia usaha, dimana optimalisasinya harus mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19.

Kelima, digitalisasi ekonomi, keuangan, dan mendorong penggunaan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Saat ini, pandemi membuat masyarakat makin familiar dengan transaksi nontunai. Mulai dari berbelanja kebutuhan seperti makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan lainnya, lebih banyak dilakukan melalui daring (online).

”Caranya, dengan perluasan transaksi pembayaran secara
nontunai serta mendorong penggunaan produk UMKM dengan mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI),” tuturnya.

Keenam, mendorong iklim usaha dan investasi yang kondusif. Terutama menjelang dan pasca Pilkada serentak pada Desember nanti.

Ketujuh, melakukan perbaikan dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kedelapan, mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru.

”Dalam jangka panjang, mengembangkan industri berbasis sumber daya alam lokal seperti industri maritim dan mendorong penguatan local value chain untuk mengurangi ketergantungan impor,” terangnya.

Khusus mengenai pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi ke minus 6,66 persen di triwulan kedua, Musni menyebut, masih terdapat sejumlah risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian di triwulan ketiga dan keempat.

”Peningkatan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 yang membuat masyarakat kembali mengurangi aktivitas sosial, penurunan harga migas yang dapat memengaruhi lifting migas, dan penundaan realisasi investasi dari sektor swasta, serta ketidakpastian kondisi perekonomian di masa pandemi, sangat berisiko bagi perekonomian Kepri di triwulan ketiga dan keem-
pat,” jelasnya.(jpg)