batampos.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjatuhkan hukuman berat kepada Ketua KPK Firli Bahuri. Hukuman berat itu berupa pencabutan dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Hal ini menyusul akan diputusnya pelanggaran kode etik terhadap Firli Bahuri terkait dugaan gaya hidup mewah, menggunakan helikopter limousine saat perjalanan pribadinya ke Baturaja, Sumatera Selatan.

“Kami harapkan dari ICW soal putusan Dewas bagi Firli Bahuri dugaan pelanggaran etik itu, kami mendorong agar Firli diberhentikan dari posisinya sebagai komisioner,” kata peneliti ICW, Lalola Ester dalam diskusi daring, Senin (14/9).

Lalola menyampaikan, penggunaan helikopter milik swasta oleh Firli Bahuri itu berpotensi konflik kepentingan. Meski saat digunakan dalam perjalanan pribadinya, namun jabatannya sebagai Ketua KPK melekat dan tidak bisa dilepaskan.

Terlebih, pegawai dan pimpinan KPK diharuskan untuk hidup sederhana sebagaimana diatur dalam Kode Etik KPK. Sehingga harus menjauhi prilaku hidup hedonisme.

“Tidak bisa dipisahkan begitu, bahwa ada nilai-nilai soal kesederhanaan, hidup menjauhi hedonisme atau gaya hidup yang berlebihan begitu ya. Terutama kalau itu tidak sesuai dengan profil kekayaan dari komisioner KPK itu sendiri,” cetus Lalola.

Lalola memandang, jika Dewas KPK tidak menindak tegas pelanggaran etik terhadap Firli Bahuri, maka hal ini juga berimplikasi pada kinerja Dewas sendiri. Menurutnya, akan jadi preseden buruk bagi kinerja Dewas dalam memutus pelanggaran etik.

“Hal ini bisa jadi preseden buruk, nggak ada implikasi dari putusan Dewan Pengawas besok terhadap dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri, kalau misalnya diputusnya tidak keras,” cetus Lalola.

Senada juga dilontarkan oleh Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra. Dia menilai, Firli Bahuri harus diberhentikan dari posisi Ketua KPK, untuk memberikan contoh bahwa yang menjadi komisioner KPK adalah harus orang-orang baik.

“Supaya menjadi pelajaran, bahwa lembaga antikorupsi itu harus orang-orang yang memang memberikan contoh yang baik, jadi teladan dari sudut moralnya, dari sudut etikanya, dari sudut kepatutannya,” tegas Azyumardi.

Menanggapi pernyataan ini, Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris menegaskan, yang mempunyai kewenangan memutus adalah majelis etik. “Itu wewenang majelis etik,” cetus Haris.

Sementara usai bersaksi dalam sidang etik pada Selasa (25/8) lalu, Firli hanya menjawab akan mengikuti prosedur Undang-Undang. “Kita ikuti undang-undang saja ya,” kata Firli.

Dugaan pelanggaran etik Komjen Pol Firli Bahuri ini menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.

Pertama soal ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, mengenai gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah.

Firli diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Integritas’ pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku ‘Kepemimpinan’ pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.(jpg)