batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, akhirnya angkat bicara soal polemik penunjukan PT Moya Indonesia sebagai pengganti PT Adhya Tirta Batam (ATB) dalam pengelolaan air bersih selamamasa transisi.

Rudi menjamin meski ada polemik, namun pelayanan air bersih tidak akan terganggu.

”Jadi, memang lelang dibuka untuk umum. Ketika masa lelang akan berakhir, ATB tidak mendaftar. Kalau tidak salah, ada dua hingga tiga perusahaan yang daftar. Setelah dinilai, PT Moya Indonesia yang paling memenuhi persyaratan,” kata Rudi, usai menghadiri acara di Golden Prawn, Jumat (11/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Mengenai keuntungan yang ditawarkan PT Moya kepada BP Batam, sehingga memilih perusahaan tersebut selama
masa transisi, Rudi mengungkapkan, sesuai dengan berkas pengajuan, mereka dinilai mampu menggantikan ATB
dan yang paling penting ada jaminan suplai air ke masyarakat lebih baik dari saat ini.

”Soal kemampuan kan belum tahu ini. Karena belum jalan.
Mungkin Pak Syahril (Syahril Japarin, Deputi IV Bidang
Pengusahaan BP Batam, red) yang paling paham soal teknis ini. PT Moya lebih tinggi (nilainya, red) dari pendaftar lainnya. Makanya kita pilih, sebab ATB tak mendaftar,” ungkapnya.

BP Batam melakukan peninjauan di area tangkapan air Waduk Sei Harapan. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Terkait serah terima aset antara ATB dan BP Batam, Rudi mengatakan, sesuai dengan perjanjian konsesi yang sudah disepakati.

Dalam perjanjian tersebut jelas apa-apa yang menjadi aset yang
harus diserahkan usai konsesi berakhir.

”Sebab, ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Jadi, apa saja yang menjadi isi dari perjanjian tersebut akan kita laksanakan dengan baik. Jadi, tidak boleh ada kendala,” ucapnya.

Rudi memastikan 15 November semua aset pengelolaan air yang selama ini ditangani ATB akan diambil alih, sebab itu sudah menjadi aset milik BP Batam atau negara.

Seiring berjalannya waktu, baik BP Batam dan ATB akan
menyelesaikan hitung-hitungan mengenai aset ini.

”Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi, tidak boleh diberhentikan,” tegasnya.

Mengenai adanya ketidaksepahaman antara BP Batam dan ATB, menurutnya, masih ada waktu untuk menyelesaikan hal ini. Semua sudah ada prosedurnya.

Bahkan jika ATB keberatan untuk menyerahkan semua aset mereka, ada langkah dan jalur-jalur yang bisa ditempuh, agar
persoalan ini selesai.

”Pengelolaan tetap harus jalan. Misalnya mereka menolak, silakan saja mau ke jalur pengadilan. Administrasi silakan saja,” utupntya.

Sebelumnya, para pengembang properti, asosiasi pengusaha seperti Apindo, PHRI, HKI, dan pengusaha lainnya yang tergabung dalam beberapa organisasi, mengingatkan BP Batam dan ATB, bahwa polemik yang terjadi antara mereka tidak boleh mengganggu layanan air bersih kepada industri, bisnis, maupun masyarakat umum.

Sebab, jika terganggu, maka muncul preseden buruk di mata investor.(jpg)