batampos.co.id – Meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri memberikan banyak koreksi terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Provinsi Kepri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut tetap sepakat Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Kepri pada angka 1.163.557 orang.
“Dari hasil coklit yang kita terima dari masing-masing KPU kabupaten/kota, terjadi pergeseran jumlah pemilihan dari DP4 yang sudah ditetapkan. Konsekuensinya adalah berkurangnya DPS yang berimbas pada efesiensi terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujar Komisioner KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko usai rapat pleno DPS di Hotel Aston, Tanjungpinang, Rabu (16/9).
Pria yang membidangi Divisi Program dan Data tersebut menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya data pemilih setelah proses coklit selesai. Pertama banyak yang tidak dikenal, kedua ada yang pindah daerah. Sedangkan yang ketiga warga yang meninggal dan ada yang menjadi TNI/Polri. Menyikapi hal ini, akan dilakukan penyesuaian pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Batam.
“Sebelum dilakukan coklit, kita sudah merancang jumlah TPS di Provinsi Kepri sebanyak 4.091 TPS yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Namun karena adanya pengurangan daftar pemilih pasca coklit, disesuaikan menjadi 4.054 TPS atau berkurang 37 TPS,” jelas Priyo.
Mantan jurnalis tersebut memaparkan, DPS berjumlah 1.163.557 pemilih tersebut terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 582.523 orang dan pemilih perempuan sebanyak 581.034 orang.
Menurut Priyo, jumlah pemilih sementara yang ditetapkan ini terjadi perbedaan di setiap kabupaten/kota dari DP4. “Angka ini masih belum final, karena kita masih membuka saran dan masukan dari berbagai pihak sebelum memutuskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pertengahan November nanti. Setelah itu akan ada lagi DPT hasil perbaikan dengan DPT Tambahan,” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kepri, Indrawan Susilo melayangkan protes dalam rapat pleno tersebut. Karena mereka tidak mendapatkan DP4 dari KPU Provinsi Kepri. Atas dasar itu, ia beranggapan dengan adanya data tersebut seolah-olah Bawaslu akan membocorkan data ke publik.
“Bawaslu adalah bagian dari penyelenggara Pemilu. Tetapi dengan tidak adanya DP4 yang kami terima, harus berkreativitas untuk memastikan tahapan-tahapan berjalan secara jujur dan adil. Dengan kondisi ini, terkesan Bawaslu bukan dari bagian penyelenggara Pemilu,” ujar Hendrawan Susilo dalam rapat.(*/jpg)