batampos.co.id – Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto, menuturkan, dalam menyikapi semakin banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.
Ia berharap, jangan sampai ada ketakutan di tengah masyarakat karena belum ada kepastian atau kejelasan ketika kasus kembali merebak.
”Pemerintah harus memastikan, berapa banyak yang terpapar Covid-19 ini di tengah masyarakat. Paling simpel memang dilakukan rapid test, tetapi lebih akuratnya swab. Tidak ada salahnya sebenarnya untuk tes massal,” kata Budi, Rabu (16/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.
Menurut dia, langkah itu bukan tidak mungkin dilakukan. Karena, fasilitas juga sudah tersedia. Selain itu, anggaran sudah disediakan pemerintah.
”Dan tentunya, juga ada bantuan dari pihak swasta dan lainnya,” ujar Budi.
Seperti diketahui, Pemko Batam mengajukan refocusing anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 268 miliar.
Untuk distribusi sembako yang dibagikan ke masyarakat beberapa waktu lalu, awalnya dianggarkan Rp 180 miliar untuk dua tahap pembagian.
Namun, lantaran hanya terealisasi satu tahap pembagian sembako dengan anggaran sekitar Rp 75 miliar, maka masih ada sekitar Rp 105 miliar anggaran yang tersisa dari pos untuk pengadaan sembako tersebut.
Karena itu, Budi meminta Pemko Batam bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disediakan dan bantuan yang diberikan itu untuk melakukan tes swab massal ke masyarakat.
Baik itu tes swab yang dari suatu klaster atau dari lingkungan masyarakat itu sendiri.
Dilanjutkannya, Pemko Batam dinilai mampu melakukan tes massal tersebut.
Sebab, hal itu sudah jadi tanggung jawab pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi masyarakatnya.
”Masalah dana kalau kurang, bisa ditambah. Dimana, nanti akan
dicarikan. Kalau di daerah tidak ada, tinggal dicari di pusat,” tuturnya.
Tidak hanya itu, ia sangat yakin jika pihak swasta mau membantu untuk melaksanakan tes swab massal itu, asalkan Pemko Batam mau terbuka dan transparan dalam upaya pencegahan Covid-19.
Ia menilai, pihak swasta akan cenderung abai jika pemerintah itu sendiri membatasi atau tidak transparan.
”Orang tidak mau bergerak, tidak mau berusaha karena tidak ada kejelasan dan kepastian. Karena kalau ada kejelasan dan kepastian, orang itu tidak akan susah membantu. Karena itu sudah nalarnya sebagai makhluk sosial,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa Pemko Batam harus bisa menunjukkan integritasnya dan tidak mempermasalahkan mengenai anggaran.
Karena hal itu sudah dianggarkan jauh hari sebelumnya. Jika anggaran tersebut kurang, tentunya masih bisa dicari dari pos anggaran lainnya yang bisa dipangkas.