batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, mengatakan, wilayah perbatasan harus dikelola secara baik.
Menurutnya, saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembangunan hingga wilayah perbatasan.
Hal itu lanjutnya sangat bagus demi melakukan pemerataan pembangunan secara nasional disamping sebagai batas penghubung.
“Perbatasan menjadi pelabuhan atau jembatan, batas pertahanan negara juga simbol martabat bangsa,” katanya sesaat setelah mengikuti Webinar yang diadakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kamis (17/9/2020).
Webinar tersebut mengusung tema “Mengelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” dan dilaksanakan sempena dengan HUT ke-10 BNPP.
Di Batam, lanjut Amsakar, terdapat enam titik perbatasan. Tiga diantaranya yakni, Pulau Nipah, Pulau Putri, Pulau Pelampong yang perlu diperhatikan, minimal ditandai agar aman.
“Intinya membangun wilayah perbatasan selain demi pertahanan keamananan negara serta membangun perbatasan untuk meningkatkan harkat martabat bangsa,” katanya.
Pemko Batam kini terus berikhtiar mengembangkan pulau-pulau terluar. Salah satu yang kini yang sudah ditata ytakni Pulau Putri yang kini menjadi salah satu ikon baru pariwisata Batam.
Bahkan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dalam satu kesempatan mengatakan pulau tersebut akan terus dikembangkan sehingga semakin diminati terlebih kini Pemko Batam sedang mengembangkan sektor pariwisata.
Webinar ini sendiri akan menghadirkan empat menteri sebagai pemateri, yakni Menkopolhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD, Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuji Hadimuljono dan Menkominfo Johny G. Plate.
Ketua Pengarah BNPP, Mahfud MD, menyebutkan, acara ini cukup penting sebagai bagian menjalankan tugas negara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah sebagaimana paragraf awal alinea 4 pembukaan UUD 1945.
Lanjut dia, melindungi segenap bangsa di perbatasan diartikan sebagai menjaga keutuhan bangsa dan negara, dengan jabaran beberapa sub pokok.
Seperti menjaga teritori agar tidak ada sejengkal wilayah yang hilang atau diduduki scara tidak sah atau diambil secara tidak bermartabat oleh bangsa lain serta dalam konteks yang lebih spesisifik yakni membangun kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain tidak hanya membangun batas-batas yang kokoh namun harus diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial.
“Presiden Jokowi memberikan arahan funsi dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya untuk pengurusan administrasi, birokrtasi semata. Namun juga menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.(*/esa)