batampos.co.id – Gubernur Kepri Isdianto menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan langkah-langkah bersama dengan semua stakeholder dalam upaya untuk menjaga agar pilkada 2020 dapat terlaksana dengan tertib dan lancar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Kita telah lakukan koordinasi melalui rapat-rapat, baik dengan KPU, Bawaslu, TNI/Polri untuk menjamin pelaksanaan tahapan pilkada berjalan lancar dan pada pelaksanaan nantinya setiap calon yang turut serta dalam pesta demokrasi ini harus patuh protokol kesehatan,” ujar Isdianto sesaat setelah mengikuti Video Conference Rakor Penegakan Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19 dipimpin Oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri, dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (18/9).
Isdianto menjelaskan bahwa tahapan pilkada di Kepulauan Riau telah berjalan dengan sangat baik. Pada tahapan-tahapan selanjuntnya hingga pada pencoblosan nanti setiap penyelenggara akan diproteksi dengan APD serta tingkat kesehatan akan terus dimonitor dengan melakukan rapid test.
Begitu juga pada tahapan kampanye, pasangan calon tidak diperbolehkan untuk mobilisasi masa yang besar dan selalu jaga jarak. “InsyaAllah Kepri telah siap menyelenggarakan pilkada 2020. Butuh kekompakan kita semua untuk mengawal ini sehingga pilkada aman dan masyarakat tetap sehat serta jauh dari covid,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negri RI Tito Karnavian dalam pemaparannya menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang tertib dan patuh karena telah melaksanakan rakor Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sesuai Inpres 6/2020 dan Inmendagri 4/2020 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kepri, terimaksih sudah melakukan rapat koordinasi. Hal ini menunjukan kekompakan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada,” ucapnya.
Bagi daerah yamg belum melaksanakan rakor, Tito menyampaikan kekhawatirannya karena hal ini menunjukan bahwa penyelenggara di daerah belum sinergi dan tidak komunikatif dalam memberikan informasi terkait tahapan pilkada, aturan kampanye, sengketa pemilihan, hingga sengketa di PTUN dan Kasasi di MA.
“Jika ini tidak tersosialisasi dengam baik maka khawatir kita pilkada yang akan dilaksanakan di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya rapat ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa dalam pilkada nantinya,” jelasnya.
Sementara itu Menkopolhukam RI Mahfud MD selaku pemimpin rapat menyampaikan bahwa pada pilkada tahun ini sangat ditekankan bagaimana disiplin penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan sehingga tidak menjadi cluster baru pada penyebaran covid-19.
Kekompakan antar semua pihak, tegas dan konsiten dalam penegak hukum terhadap pelanggaran pilkada harus dilaksanakan agar menjadi contoh bagi yang lain sehingga tidak melakukan pelanggaran serupa.(*/uma)