batampos.co.id – Pemerintah pusat terus mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas tes PCR. Minimal agar bisa mencapai standar WHO. Beberapa daerah termasuk di dalamnya DKI sudah mampu melampaui standar WHO, tinggal bagaimana agar provinsi lainnya terus didorong.
“Seluruh kebutuhan testing dipenuhi oleh satgas,” terang jubir pemerintan untuk penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito di kantor presiden, kemarin.
Daerah-daerah yang didorong terutama sembilan provinsi prioritas yang jumlah kasusnya paling banyak. Saat ini, tutur Wiku, kemampuan tes secara nasional juga terus meningkat. “Saat ini testing spesimen per hari sudah sekitar 40.000,” lanjutnya.
Wiku juga angkat bicara mengenai klaster perkantoran. Dia meminta kantor-kantor swasta dan pabrik meniru instansi pemerintah. Yakni lebih terbuka bila ada penularan di kantornya lebih agresif melapor maupun melakukan tracing dan testing.
“Jangan merasa malu apabila ada yang positif,” tutur Wiku.
Pemerintah memastikan akan menanggung semua biaya perawatan karyawan yang positif Covid-19 di RS rujukan. Bahkan bila karyawan itu tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. Yang perlu dilakukan perusahaan hanya memastikan karyawannya tidak tertular Covid-19 di lingkungan kerja.
Caranya, dengan memfasilitasi karyawan untuk melakukan tes swab. “Kami mohon agar seluruh perkantoran dapat betul-betul menanggung biaya testing untuk karyawannya,” ucap Wiku.
Juga melakukan penelusuran kontak apabila terjadi kasus positif serta melaporkannya kepada masing-masing pemda. Kemudian batasan kapasitas persentase karyawan yang bekerja di kantor harus sesuai dengan zonasinya. Untuk zona merah, harus benar-benar diimplementasikan maksimal 25% kapasitas yang masuk di kantor. Demi menekan kasus di setiap daerah agar zonanya tidak menjadi lebih buruk. (*/jpg)