batampos.co.id – Pasien positif Covid-19 yang setiap hari terus bertambah di Batam, membuat Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Covid-19 Pulau Galang penuh. Saat ini, ada 428 orang dirawat di sana. Bahkan 13 RS rujukan lainnya juga sudah penuh.
”Tadi (kemarin, red) masuk lagi banyak sehingga langsung penuh,” kata Kepala RSKI Covid-19 Galang, Kolonel dr Khairul Ihsan Nasution, Kamis (24/9).
Walaupun jumlah pasien yang dirawat sudah ratusan orang, Ikhsan mengaku, tenaga kesehatannya masih cukup. Karena sejak awal RSKI Galang sudah diatur untuk menerima pasien Covid-19 dalam jumlah banyak.
Namun demikian, kata Ikhsan, tidak dapat lagi menambah jumlah pasien Covid-19 untuk dirawat di RSKI Galang. Ia menyarankan agar pemerintah daerah membuka rumah sakit darurat sebagai solusi.
”Kami hanya dapat melakukan supervisi saja,” tuturnya seperti dilansir Harian Batampos.
Terkait rumah sakit yang penuh ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepri, dr Rusdani, menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menjadikan satu atau dua rumah sakit yang benar-benar konsen menangani pasien Covid-19.
”Contohnya, RSBP dan RSUD Embung Fatimah, bisa digunakan khusus untuk merawat pasien Covid-19 saja. Pasien dengan penyakit lain, dapat dirawat di rumah sakit lainnya di Batam,” ujarnya.
Cara seperti ini, kata Rusdani, sudah dilakukan di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sudah menempatkan satu rumah sakit khusus menangani Covid-19. ”Seperti RS Persahabatan,” ungkapnya.
Banyaknya kecendrungan pasien tanpa gejala, membuat Rusdani memprediksi jumlah pasien akan terus bertambah setiap harinya. Sehingga pemerintah daerah (pemda) perlu cekatan mempersiapkan semuanya secepat mungkin.
Rusdani mengaku, ada satu masalah lagi. Tak lama lagi, kepala daerah di Kepri dan Batam akan mengambil cuti dalam rangka Pilkada. Para kepala daerah ini nantinya digantikan pelaksana tugas (plt).
”Pelaksana tugas ini apa bisa action (membuat kebijakan strategis, red). Nah, ini menjadi problem lagi, apabila kasus Covid-19 terus bertambah,” ujarnya.
Jika penambahan kasus Covid-19 semakin masif, butuh kebijakan segera dari pemda. Sementara Plt biasanya dilarang mengambil kebijakan strategis. ”Apakah plt bisa bertindak atau mengambil kebijakan strategis? Harapan kita bisa, karena ini menyangkut keselamatan nyawa masyarakat,” tuturnya. (*/jpg)