batampos.co.id – Dugaan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye terbukti. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat setidaknya ada delapan pelanggaran pada hari pertama kampanye Sabtu (26/9).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, pada hari pertama terdapat 59 kabupaten/kota yang pasangan calon kepala daerahnya melakukan kampanye.

Dari jumlah itu, jajaran Bawaslu di daerah menemukan pelanggaran dalam sejumlah kegiatan kampanye. ’’Terdapat delapan kegiatan yang dilakukan tim kampanye pasangan calon yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (grup Batampos Online), Minggu (27/9).

Misalnya, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sungai Penuh, Bandung, Purbalingga, Mojokerto, Dompu, dan Kaimana. Bentuk pelanggarannya beragam. Mulai tidak menjaga jarak, mengadakan pertemuan tatap muka lebih dari 50 orang, hingga melanggar protokol kesehatan seperti penggunaan masker.

’’Di Mojokerto, misalnya, ditemukan peserta kampanye tidak menerapkan jaga jarak,’’ imbuhnya. Terkait dengan hal itu, Bawaslu langsung memberikan sanksi teguran di lapangan untuk menertibkan diri sebagaimana diatur dalam PKPU 13/2020.

Bukan hanya soal protokol kesehatan, Bawaslu juga menemukan 20 kasus paslon berkampanye tanpa memiliki surat tanda terima pemberitahuan (STTP). ’’Bawaslu juga menurunkan alat peraga yang melanggar sebanyak 82.198 alat peraga di 46 daerah,’’ bebernya.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, konsistensi dalam menerapkan protokol kesehatan bukan hal mudah. Dalam tahap penetapan dan pengundian nomor urut paslon, hal itu mungkin bisa dilakukan. Namun, tantangan sebenarnya justru ada saat kampanye. ’’Konsistensi dan komitmen kepatuhan peserta pemilihan dan para pihak baru akan terlihat dan teruji saat kampanye sudah berjalan,’’ ujarnya.

Titi menambahkan, masih dibolehkannya pertemuan tatap muka terbatas dimaklumi mengingat banyak warga yang belum bisa dijangkau model kampanye daring. Namun, konsekuensinya, kepatuhan protokol kesehatan secara penuh harus terus dipantau secara konsisten.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui bahwa konsistensi menjadi pekerjaan rumah yang berat. Namun, dia menegaskan, hal itu harus terus ditekankan. Salah satu upayanya adalah memperkuat koordinasi.

Raka menyatakan, komunikasi dengan paslon dan para stakeholder terkait harus terus berkesinambungan. Selain itu, kata Raka, KPU sudah merencanakan evaluasi pelaksanaan kampanye setiap satu pekan. Dalam evaluasi tersebut, semua laporan maupun rekomendasi perbaikan yang disampaikan Bawaslu bisa dibahas dan diperbaiki. ’’Kami juga akan meminta laporan harian masing-masing daerah pelaksanaannya,’’ imbuhnya.(jpg)