batampos.co.id – Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN), Widodo Setiadi menyambut baik koordinasi yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka memastikan hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi pandemi Covid-19.

Karena, pernyataan Menteri Sri Mulyani terkait peran dari judicial dan court (sistem peradilan) sangat menentukan kemajuan dari ekonomi suatu negara sudah tepat. “Menurut kami sebagai pelaku usaha, itu pernyataan yang sangat tepat bahwa bisnis dengan hukum harus beriringan,” kata Widodo melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/9).

Kalau tidak ada kepastian hukum, kata dia, tentu akan berdampak juga langsung terhadap investasi yang dilakukan pelaku usaha terutama mereka yang menggunakan dana swasta, atau tanpa memakai anggaran dana pemerintah baik APBN dan APBD.

“Ini sangat diperlukan oleh pemerintah, apalagi dengan pandemi Covi-19. Karena pandemi covid itu menjadi tanggungjawab semua tanpa kecuali, bukan hanya pemerintah sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, Widodo berharap para pelaku usaha yang bergerak atau investasi di bidang usaha infrastruktur maupun usaha lainnya, tidak memakai dana pemerintah itu harusnya mendapat stimulus yakni berupa stimulus kepastian hukum.

“Jangan ada tumpang tindih antara pusat dan daerah, kalau ada tumpang tindih penegak hukum pun akan bingung mau pakai yang mana. Sehingga, ada celah buat oknum-oknum untuk melakukan langkah-langkah menghambat proyek ini. Jadi, stimulusnya kepastian hukum dan pusat dengan daerah harus selaras,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan melakukan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memformulasikan kebijakan. Sebab, situasi saat ini menjadi objek bagi siapa saja subjek untuk bisa meminta keadilan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Beberapa kasus hukum sering muncul, baik yang sedang atau yang akan berpotensi muncul di kemudian hari. Tentu kita berharap peranan dari lembaga judicial menjadi sangat penting di dalam menentukan, juga menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bisnis,” kata Sri Mulyani.(jpg)