batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengendalikan Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. Yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Jokowi memberikan tenggat waktu 2 pekan kepada Luhut untuk menyelesaikannya. Terhitung mulai 16-29 September 2020. Lantas bagaimana perkembangan Covid-19 di 9 provinsi tersebut?.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan di laman covid19.go.id, perkembangan Covid-19 di 9 provinsi tersebut terbilang belum terlalu menggembirakan.
Selama periode 16-29 September 2020, di 9 provinsi itu masih terjadi penambahan kasus baru sebanyak 38.688. Dengan rincian DKI Jakarta (16.402 kasus), Jawa Tengah (4.094 kasus), Jawa Barat (6.821 kasus), Jawa Timur (4.641 kasus), Kalimantan Selatan (789 kasus), Sumatera Utara (1.403 kasus), Sulawesi Selatan (1.811 kasus), Papua (1.362 kasus), dan Bali (1.365 kasus).
Baca Juga: PKS Sebut Harusnya Jokowi Tunjuk Menkes, Bukan Luhut
Sedangkan pasien sembuh dalam periode yang sama berjumlah 35.773 orang. Dengan rincian DKI Jakarta (14.648 orang), Jawa Tengah (4.325 orang), Jawa Barat (5.173 orang), Jawa Timur (5.465 orang), Kalimantan Selatan (1.216 orang), Sumatera Utara (1.551 orang), Sulawesi Selatan (1.662 orang), Papua (321 orang), dan Bali (1.412 orang).
Kemudian untuk kategori pasien meninggal pad periode 16-29 September 2020 di 9 provinsi berjumlah 1.350 pasien. Dengan rincian DKI Jakarta (266 pasien), Jawa Tengah (424 pasien), Jawa Barat (100 pasien), Jawa Timur (330 pasien), Kalimantan Selatan (29 pasien), Sumatera Utara (58 pasien), Sulawesi Selatan (35 pasien), Papua (21 pasien), dan Bali (87 pasien).
Adapula kategori kasus aktif atau pasien yang masih mendapat perawatan atau isolasi mandiri di 9 provinsi tersebut sampai dengan 29 September 2020 berjumlah 37.055 pasien. Dengan rincian DKI Jakarta (12.086 pasien), Jawa Tengah (4.964 pasien), Jawa Barat (8.075 pasien), Jawa Timur (3.580 pasien), Kalimantan Selatan (1.124 pasien), Sumatera Utara (706 pasien), Sulawesi Selatan (3.119 pasien), Papua (2.176 pasien), dan Bali (1.225 pasien).
Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengklaim kasus aktif Covid-19 di 9 provinsi tersebut turun sejak ditangani Luhut. Doni menyebut rata-rata kasus aktif Indonesia saat ini sudah di bawah angka global.
Doni memaparkan, pada 13 September 2020, persentase kasus aktif di Indonesia berkisar 25 persen sedangkan dunia 24,85 perssen. Angka kasus aktif di Indonesia kemudian turun menjadi 22,5 persen pada 27 September 2020 sedangkan persentase dunia 23,13 persen.
Sedangkan persentase kematian Indonesia berkisar 3,8 persen. Atau masih di atas angka dunia 3,02 persen. Kemudian perdentase kesembuhan Indonesia sekitar 73,8 persen berbeda tipis dengan angka dunia 73,85 persen.
Menurut Doni angka tersebut didapat tidak lepas dari kontribusi Luhut. Sebab Luhut selama memimpin kerap menggelar rapat koordinasi untuk mensinergikan berbagai kebijakan. Rapat itu melibatkan seluruh komponen, seperti kementerian/lembaga, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat dan ahli bidang obat.
Luhut juga memutuskan menyeragamkan prosedur semua rumah sakit yang menangani pasien Covid-19. “Sudah dibuatkan SOP yang nantinya jadi rujukan kepada seluruh pimpinan RS agar bisa mengikuti SOP yang disusun Kemenkes, didukung pakar dari 5 asosiasi profesi,” kata Doni.
Diketahui, berdasarkan data di atas, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, pemerintah melakukan kesalahan dengan menunjuk Luhut memimpin pengendalian Covid-19 di sembilan provinsi. Seharusnya pemerintah fokus pada perbaikan sistem.
Pandu mengatakan, menyelesaikan pandemi tidak bisa dengan pendekatan ad hoc. Harus dilakukan dengan sistem yang bagus dalam melaksanakan tracing, testing, dan isolasi. Seharusnya Kemenkes dikuatkan untuk hal tersebut. Sedangkan kementerian lain membantu sesuai tupoksinya.
“Bubarkan semua satgas, komite, jangan nyuruh-nyuruh orang lagi, mau pak Luhut atau siapa lagi setelah pak Luhut. Tidak mungkin cara-cara seperti itu bisa mengendalikan pandemi,” kata Pandu kepada JawaPos.com.
Sejauh ini, pendekatan sistem ini yang dinilai Pandu belum maksimal. Sehingga penularan Covid-19 masih terus tinggi. Sehingga sulit dikendalikan.
“Kalau masih bersifat ad hoc atau menunjuk panitia, menunjuk Superman kayak pak Luhut tidak akan pernah berhasil. Bukan pak Luhutnya gagal, pandemi ini tidak bisa diatasi oleh sistem cara-cara yang sifatnya ad hoc,” imbuhnya.
Selain itu, Pandu menyebut pemerintah salah kaprah jika menganggap penemuan vaksin dan obat akan menyelesaikan pandemi. Kedua intrumen itu hanya solusi jangka panjang. Sedangkan untuk jangka pendek harus memaksimalkan pendekatan sistem.
“Tidak ada pengalaman di dunia manapun secara empiris vaksin itu bisa mengatasi pandemi dalam jangka pendek. Itu mimpi, nggak tahu siapa yang menghembuskan mimpi kosong itu. Yang penting bukan mengakhiri pandemi tapi mengendalikan pandemi,” tukas Pandu.(jpg)