batampos.co.id – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, menerima kunjungan kerja (kunker) Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, dalam rangka persiapan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Batam tahun 2020, Selasa (29/9/2020).

Kunker tersebut ditandai dengan penandatangan komitmen bersama Pemko Batam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam dan Pemprov Kepri terkait pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Batam.

“Pertemuan tersebut perihal saling kenal maupun saling kunjung dari Pjs Gubernur Kepri juga membicarakan kondisi perpolitikan, situasi pandemi Covid-19 serta kondisi Batam pada umumnya,” kata Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum.

Ia menyebutkan, Pjs telah diamanatkan Mendagri Tito Karnavian beberapa hal.

Di antaranya, menekan penyebaran Covid-19 sekaligus meningkatkan kesembuhan.

Lalu, mensukseskan pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib, adil sesuai dengan koridor penanganan Covid-19 yang super ketat.

Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum dan Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar, berfoto bersama dengan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam berfoto bersama seusai melakukan pertemuan dalam rangka persiapan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Foto: Media Center Pemko Batam

“Fokus tugas yang lain adalah pemulihan ekonomi. Untuk diketahui, terakhir pertumbuhan ekonomi kita masih minus, untuk Kepri minus 6,6 persen. Kemudian memberikan jaminan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar, mengapresiasi kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan digelar pada ruangan terbuka.

Ia mengingatkan, Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Karena dilaksanakan di tengah pandemi.

Kehadiran semua pihak dalam kegiatan tersebut membuat dirinya yakin perlaksanaan Pilkada 2020 di Batam dan Kepri akan berjalan dengan lancar dan baik.

“Bicara soal pandemi baik secara konsepsi dan praktik, kemungkinan terjadinya penularan akan lebih besar apabila berkerumun, apapun jenis kerumunannya,” katanya.

“Oleh karenanya, kita desain pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan jaminan syarat dan kondisi terpenuhi, bahwa hal yang bisa menjadi faktor penyebab Covid-19 harus dihentikan,” tuturnya lagi.

Karena itu lanjutnya, pemerintah harus mempersiapkan semua perangkat hukum yang mendukung upaya menekan penyebaran dan penegakan hukum Covid-19.

Selain itu, ia mengajak semua pihak terlebih yang berkaitan langsung dengan Pilkada maupun masyarakat, untuk menjadikan Pilkada Batam maupun Kepri menjadi contoh pelaksanaan Pilkada yang menjunjung tinggi penerapan protokol kesehatan.

“Di tingkat Kepri saya sudah sowan juga ke pasangan-pasangan calon untuk ikut andil mengendalikan para simpatisan untuk menjaga protokol kesehatan tetap terlaksana,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, beberapa waktu lalu pelaksanaan Pilkada telah mendapat masukan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan elemen lain untuk ditunda.

Ia menyebutkan masukan tersebut tentu merupakan masukan yang penting bagi evaluasi pelaksanaan Pilkada.

“Maka desain Pilkada 2020, buktikan dari yang awal diindikasikan masalah justru menjadi instrumen melawan covid,” kata dia.

Ia berharap pasangan calon juga ikut andil untuk mengendalikan massa maupun simpatisan. Agar Batam menjadi contoh pelaksanaan Pilkada yang baik ditengah pandemi.

“Saya sejak awal menggelorakan gerakan pilkada sehat. Kita ingin Batam dan Kepri menjdi contoh bahwa kita mampu melaksanakan pilkada di tengah pandemi sesuai rencana,” ucap dia.(*/nto)