batampos.co.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyelesaikan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021, pada Selasa (29/9).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir mewakili pemerintah menyampaikan, pengajuan dan pembahasan RUU APBN TA 2021 beserta Nota Keuangannya dilaksanakan di tengah tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
Pandemi ini telah menciptakan tekanan di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Sri Mulyani menuturkan, sebagai instrumen countercyclical, APBN masih akan menjadi tumpuan utama dalam proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021.
“Sebagai instrumen countercyclical, APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021,” kata Sri Mulyani.
Adapun tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Tema ini merefleksikan upaya pemerintah dan DPR untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19.
Itu sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan reformasi di berbagai aspek kebijakan guna mempersiapkan fondasi yang kokoh. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lantas memaparkan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro 2021. Pertama, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5 persen, dari 4,5-5,5 persen dalam RAPBN.
Kedua, laju inflasi ditetapkan 3 persen, tidak berubah dari RAPBNnya. Ketiga, nilai tukar Rupiah di 14.600 per USD, juga tidak mengalami perubahan dibandingkan RAPBN.
Keempat, tingkat suku bunga SBN 10 tahun dipatok di level 7,29 persen, alias tidak mengalami perubahan dari RAPBN. Kelima, harga minyak mentah Indonesi (ICP) ditargetkan di angka USD 45 per barel, tidak berubah dari RAPBNnya.
Keenam, lifting minyak bumi ditetapkan di angka 705 ribu barel per hari, tidak mengalami perubahan. Dan terakhi, lifting gas bumi ditetapkan di angka 1,007 juta barel setara minyak per hari, tidak berubah dari RAPBNnya.
“Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021, pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata,” kata Sri Mulyani.
Adapun target kualitas kesejahteraan masyarakat tahun 2021 adalah sebagai berikut: (1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 7,7-9,1 persen; (2) tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen; dan (3) tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,377-0,379.
Kemudian (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 72,78-72,95; dan (5) melalui kebijakan fiskal 2021 juga diharapkan dapat mencapai indikator pembangunan tahun 2021 dengan target Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai kisaran 102-104.(jpg)