batampos.co.id – Bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak menganut sistem akumulasi. Peserta didik dan pendidik yang tak mendaftarkan nomor ponselnya pada September otomatis hanya akan menerima bantuan di tiga bulan berikutnya.
Hingga penyaluran tahap I dan II September yang berlangsung sejak awal pekan lalu, baru 27.305.495 nomor ponsel pendidik dan peserta didik yang memperoleh bantuan kuota. Padahal, targetnya sebanyak 50,7 juta siswa, 3,4 juta guru, 5,1 juta mahasiswa, dan 257.217 dosen.
Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud Hasan Chabibie mengungkapkan, kondisi itu diperkirakan terjadi karena pendataan nomor ponsel di satuan pendidikan belum rampung. Kemudian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) juga belum diselesaikan pihak satuan pendidikan.
”Atau, satuan pendidikan memang tidak membutuhkan. Karena mungkin merasa sudah mampu dan berpikiran sebaiknya untuk yang lebih membutuhkan saja,” paparnya dalam temu media secara daring, Selasa (29/9).
Meski begitu, Hasan meyakini bahwa jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan proses permutakhiran data, verifikasi dan validasi data, serta penyempurnaan surat pernyataan SPTJM. Selain mempercepat pendataan nomor pendidik dan peserta didik, urusan SPTJM juga menjadi kunci. Sebab, SPTJM berisi pernyataan tanggung jawab dari kepala sekolah mengenai keabsahan nomor ponsel yang diserahkan. Bahkan, sebagai syarat, SPTJM wajib ditandatangani langsung oleh kepala sekolah di atas meterai.
Pihaknya sengaja memeriksa secara manual puluhan ribu SPTJM untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. ”Ada sekitar 11.230 SPTJM yang terpaksa harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan karena tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.
Hasan meminta pihak satuan pendidikan segera merevisi dan mengirimkan kembali sehingga bantuan bisa segera diberikan. Bila tak segera disusulkan, kesempatan siswa, guru, dosen, dan mahasiswa untuk menerima bantuan pada September bisa hangus. Sebab, meski kesempatan untuk mendaftarkan nomor ponsel ke dapodik dan PD Dikti masih dibuka, bantuan hanya diberikan untuk bulan berikutnya. Dengan kata lain, mereka hanya akan menerima bantuan selama tiga bulan.
Seperti diketahui, bantuan subsidi kuota internet diberikan selama empat bulan, mulai September hingga Desember 2020. ”Yang terlambat masih bisa masuk. Tapi, tidak mendapatkan lengkap,” tutur Hasan.
Lantas, ke mana sisa anggaran subsidi kuota Rp 7,2 triliun jika tak terserap seluruhnya? Hasan memastikan bahwa dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara.(jpg)