batampos.co.id – Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, dibubarkan pihak kepolisian. Langkah pembubaran paksa dilakukan dikarenakan aksi yang digelar mahasiswa tidak memiliki izin.

Sejumlah mahasiswa terpaksa digelandang ke Mapolres Tanjungpinang untuk diperiksa lebih lanjut.

Kapolsek Bukit Bestari, AKP Anak Agung Winarta mengatakan selain diduga tidak mengantongi izin, aksi unjuk rasa terpaksa dibubarkan sebab peserta aksi telah melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

”Protokol kesehatan tidak dijalankan oleh peserta aksi, terpaksa dibubarkan,” kata Agung, Rabu (30/9).

Sebelum dibubarkan secara paksa, pihak kepolisian telah memberikan imbauan sebanyak tiga kali kepada mahasiswa agar tidak menggelar aksi dan segera membubarkan diri.

Namun mahasiswa tidak mengindahkan imbauan tersebut. ”Imbauan tidak ditanggapi, terpaksa aksi dibubarkan dan sejumlah mahasiswa diamankan,” jelas Agung.

Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiwa mempertanyakan proses penyidikan kasus dugaan korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Dalam kasus ini, penyidikan telah dilakukan Kejari Tanjungpinang hampir setahun, namun penyidik belum juga menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 3 miliar tersebut. (*/odi/jpg)