batampos.co.id – Kepala BP Batam (non-aktif) HM Rudi menegaskan, operasional Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) tak boleh terganggu akibat kebijakan yang dia ambil. Sebab itu, wacana bebas UWTO untuk perumahan di atas lahan sampai 200 meter belum dapat direalisasikan.
Pengakuan tersebut disampaikan Rudi ketika bersilaturahmi dengan puluhan tokoh masyarakat, RT, dan RW se-Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, di sebuah kafe, Batam Center, Senin (5/10).
Rudi saat ini menjalani cuti sebagai Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam karena kembali maju mencalonkan diri bersama Amsakar Achmad. Di pilkada 9 Desember 2020, pasangan itu ditantang Lukita D Tuwo – Abdul Basyid Has.
Dikisahkan Rudi, saat dia bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa tahun lalu, dirinya menceritakan masalah yang dihadapi Batam. Salah satunya adalah soal status kampung tua dan status lahan perumahan masyarakat ekonomi ke bawah.

“Saat itu, kepada Bapak Presiden saya sampaikan soal status kampung tua dan status lahan pemukiman masyarakat itu. Oleh Bapak Presiden, saya diperintahkan menyelesaikannya saat saya secara ex officio menjabat Kepala BP Batam. Saya kemudian dipanggil Menteri ATR, Bapak Sofyan Djalil untuk membahas lebih lanjut,” aku Rudi.
Namun, diakuinya, setelah dihitung ulang, dia mendapatkan kenyataan bahwa kebutuhan operasional BP Batam akibat penurunan sumber pendapatan dan lesunya ekonomi sejak 2015, tak sebanding dengan pendapatan BP Batam yang masih jauh dari kata ideal.
Salah satu sumber operasional BP Batam adalah UWTO dimaksud. Sementara di sisi lain, pendapatan BP Batam (berupa PNBP) masih jauh dari target. Dari bandara, kata Rudi, baru terealisasi 400-500 miliar dan pelabuhan masih jauh dari target yang seharusnya Rp1 triliun.
“Jadi, kalau pendapatan BP Batam dari pelabuhan, bandara, rumah sakit dan lainnya bisa sesuai target, barulah kita pikirkan soal lahan pemukiman di bawah 200 meter itu. Jadi kita tunda, doakan target kita dapat tercapai. Untuk waktu dekat, kita dudukkan dulu lahan KSB dan fasumnya, akan dibebaskan dengan kita buat UWTO terutang,” ucap Rudi. (*/uma)
