batampos.co.id – Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), menyerahkan uang sebanyak SGD 100 ribu atau setara Rp 1 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Boyamin merasa tidak berhak atas uang dolar Singapura tersebut.

“Kedatangan ke KPK untuk menyerahkan uang SGD 100 ribu. Kalau dirupiahkan sekitar Rp 1 miliar lebih dikit lah ya. Itu saya serahkan, karena yang utama alasannya adalah saya merasa tidak berhak atas uang itu,” kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2020) dilansir dari JawaPos.com.

Berdasar kurs 1 SGD ke rupiah saat berita ini dilansir yakni Rp 10.842. Maka SGD 100 ribu sama dengan Rp 1.084.289.895,00.

Belakangan ini Boyamin memang berinisiatif membantu pemerintah dalam urusan pemberantasan korupsi.

Terutama dalam membongkar inisial-inisial yang terkait kasus skandal Djoko Tjandra. Namun, untuk uang SGD 100 ribu dia merasa tidak berhak menerimanya.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry (tengah) didampingi Sarifuin Suding (kanan) ketika menerima dokumen terkait Djoko Tjandra dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman beberapa waktu lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)

Dia menyebut, dirinya diminta oleh seseorang untuk tidak secara terus-menerus membongkar inisial-inisial dalam skandal Djoko Tjandra. Lantas diberi imbalan SGD 100 ribu.

Boyamin menegaskan tidak mengetahui asal aliran uang sebesar SGD 100 ribu itu.

“Bukan dari Djoko Tjandra, bukan dari Prasetyo Utomo, bukan dari Anita Kolopaking, bukan dari Pinangki dan tersangka ini kan kalau kita bicara ini empat. Kemudian Napoleon Bonaparte, Tomy Sunardi yang di Bareskrim dan Andi Irfan Jaya itu tidak terkait sama sekali,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu Boyamin sempat melaporkan inisial Kingmaker, dengan kata kunci Bapakku-Bapakmu ke KPK.

“Ini tampaknya karena dapat amanah untuk memberikan dia langsung aja tidak ada kata-kata apa-apa. Tapi memang kemudian belakangan tampaknya dari komunikasi itu, bahasanya sedikit saya memahami itu, kenapa saya ke KPK, ‘kalau bisa dikurangin dong beritanya’ gitu loh. Berita apa? berita yang di sini kan terkait saya melaporkan minta supervisi, minta penyelidikan baru dan terakhir kan diundang KPK oleh tim humas bahkan ada pimpinan untuk memverifikasi dokumen yang saya serahkan itu,” pungkasnya.(jpg)