batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam masih menunggu surat keputusan terkait aturan terbaru yang akan digunakan dalam pembahasan upah minimum kota (UMK) tahun 2021 mendatang.

”Pengaturan UMK tetap ada di dalam Undang-undang Omnibus Law yang baru disahkan. Masih panjang itu karena baru disahkan, nanti masih ada PP (Peraturan Pemerintah) soal ini. Sementara kalau belum keluar hingga batas penetapan UMK, kita akan mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015,” jelas Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, Rabu (7/10).

Dewan pengupahan Kota (DPK) Batam yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja, baru akan membahas setelah ada aturan terbaru terkait penghitungan UMK. Sejauh ini, belum ada pertemuan maupun diskusi di lingkungan DPK mengenai penetapan upah ini.

Rudi menyebutkan, penetapan UMK paling lambat 40 hari sebelum berakhirnya tahun 2020 ini. Untuk tahap awal, jika mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, penghitungan akan mengalkulasikan UMK 2020 dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

”Kalau sampai batas waktu pembahasan nanti belum ada aturan terbaru, artinya masih mengacu ke aturan lama,” imbuhnya.

Aturan lama mengatur pembahasan UMK dilakukan DPK di tingkat kota terlebih dahulu. Setelah itu akan dikirimkan ke gubernur untuk selanjutnya ditetapkan sebagai UMK 2021 mendatang.

”Biasanya ditetapkan paling lambat 20 November. Sekarang baru awal Oktober, masih ada waktu satu bulan lebih lagi. Kita tunggu saja dulu,” ujarnya.

Mengenai UU Omnibus Law yang baru disahkan, Rudi menyatakan, belum ada pembahasan di tingkat buruh dan pengusaha di Kota Batam. Menurutnya, ada beberapa poin yang dibahas dan dinilai merugikan buruh.

”Cuti haid dan melahirkan masih ada. Pesangon masih diatur, begitu juga dengan UMK ini,” imbuhnya.

Mengenai sistem kontrak kerja yang sempat hangat di kalangan buruh, Rudi menambahkan, meskipun kontrak sudah berakhir, pekerja tetap mendapatkan pesangon, penghitungan dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada di undang-undang tersebut.

”Ini baru disahkan, kalau teknisnya itu biasanya diatur dalam PP,” tutupnya.(*/jpg)