batampos.co.id – Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya disuarakan oleh para pekerja saja, tapi juga wakil rakyat.

Anggota DPRD Kota Batam, Moch Musofa, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020) lalu.

“Saya masuk di DPRD karena kawan-kawan pekerja maka di lembaga ini juga akan saya suarakan itu (menolak UU Cipta kerja,red). Mau dicopot jabatan saya gara-gara menolak (UU Cipta Kerja,red) copotlah”, ujarnya, Jumat (9/10/2020).

Mustofa menjelaskan, pasal-pasal krusial dari UU Cipta kerja yaitu mengenai pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hak cuti.

Para mahasiswa saat menyampaikan aspirasainya terhadap penolakan UU Cipta kerja. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Hak cuti ini jelas masih ada diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003, ada tiga cuti. Di antaranya cuti karena sunatan dan orang tua meninggal tidak ada lagi,” jelasnya.

“Kemudian cuti karena melahirkan diberikan cutinya dengan syarat gaji dipotong. Terakhir cuti gajah,” kata politisi PKS tersebut.

Cuti gajah lanjutnya, adalah cuti yang diberikan kepada seseorang yang sudah bekerja selama enam tahun lebih maka berhak cuti panjang selama 2 bulan.

“Tapi itu sekarang dihilangkan,” tuturnya.(nto)