batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menjamin ketersediaan air bersih untuk masyarakat Kota Batam, salah satunya program kios air.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, pihaknya, akan menjalankan program kios air untuk mensuplai air bersih kepada masyarakat yang menetap di rumah-rumah liar (ruli).

Dendi mengatakan, kerjasama BP Batam dengan PT Moya berbeda dengan yang dilakukan bersama PT ATB.

Menurutnya kerjsama dengan PT Moya hanya pada operasional dan pemeliharaan saja. Sementara PT ATB memegang konsesi selama 25 tahun.

“Jadi urusan kios air ada di BP Batam, bukan Moya. Kerjasama BP Batam dan Moya hanya pada operasional dan pemeliharaan saja, bukan seperti kerjasama BP Batam dan PT ATB,” tuturnya, Selasa (20/10/2020).

Ia menjelaskan saat ini ada sekitar 80 titik kios air yang berada di seluruh wilayah Kota Batam.

“Satu kios air itu melayani sekitar 200 KK,” tuturnya.

Kata dia, apabila sudah jatuh tempo perpanjangan yang berlaku setiap tahun, kedepan akan kita analisa kemungkinan ke arah sambungan langsung setelah konsesi berakhir pada November 2020.

“Kita akan pertimbangkan untuk sambungan langsung,” tuturnya.

Sementara itu, Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, melalui siaran persnya, mengisahkan, program Kios Air lahir berlandaskan rasa peduli ATB terhadap warga Batam yang tidak bisa mendapatkan akses kepada air bersih, lantaran tinggal di atas lahan tanpa legalitas yang sah.

Kios Air ATB telah menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 50 ribu warga yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas. Namun, kerjasama kios air harus berakhir seiring berakhirnya konsesi ATB dengan BP Batam. Foto: ATB untuk batampos.co.id

Berdasarkan kontrak konsesi dengan BP Batam, ATB tidak dapat menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang tidak memiliki legalitas lahan yang sah. Aturan ini dibuat oleh BP Batam (Otorita Batam saat itu) sendiri.

“Berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh BP Batam, ATB tidak boleh mengalirkan air ke warga yang tidak memiliki legalitas atas lahan yang dihuninya,” jelas Maria.

Karena itu, ATB menelurkan ide mendirikan kios air sebagai jalan keluar, agar warga tetap mendapat akses terhadap air bersih. Urusan legalitas lahan dapat diatasi dengan keluarnya izin pemanfaatan Buffer Zone dari BP Batam.

Sementara untuk pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Pengelola kios air ditunjuk oleh warga dan dilegalisasi melalui surat penunjukan yang ditandatangani oleh RT, RW dan Lurah setempat. Warga juga menyepakati harga air bersih yang akan mereka beli melalui kios air.

Untuk membantu warga, ATB menginvestasikan sejumlah aset pada masing-masing kios air. Diantaranya adalah 1 unit tower atau container, 2 tangki air ukuran 2.500 liter dan instalasi Kios Air. Dengan demikian, warga yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas tetap dapat menikmati akses air

“Namun seiring dengan berakhirnya perjanjian konsesi ATB dengan BP Batam maka ATB tidak bisa melakukan pelayanan kepada pelanggan kios air lagi,” jelas Maria lagi.

ATB telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh pengelola Kios Air. Dalam suratnya, ATB mengucapkan terimakasih kepada pengelola yang telah menjadi mitra ATB dalam mendistribusikan air bersih kepada warga yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas.

Dalam surat yang sama, ATB juga memberitahukan bahwa pengelolaan kios air tidak dapat diperpanjang karena kontrak konsesi dengan BP Batam telah berakhir. Pengelola dapat berkoordinasi dengan BP Batam jika ingin pengelolaan kios air dilanjutkan kembali.

“Tentu BP Batam punya kebijakannya sendiri terkait hal ini. Kami meminta pengelola bisa berkoordinasi dengan BP Batam terkait hal tersebut,” jelas Maria.(*/esa)