batampos.co.id – Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, adanya Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Moeldoko, saat masyarakat lulus sekolah, dan termasuk mahasiswa bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Karena peluang kerja sangat terbuka luas.
“Kalau ada investasi yang besar, maka akan terbuka luas lapangan pekerjaan dan dan siapa yang menikmati, tentu anak-anak yang saat ini ada di jalanan (domonstran-Red),” ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (22/10).
Moeldoko menuturkan, setiap tahunnya terdapat 2,9 juta angkatan kerja baru. Kemudian juga terdapat 3,5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Belum lagi jumlah pengangguran yang mencapai 6,9 juta orang.
“Ini memunculkan kondisi masyarakat baru, yang hilang dari pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta baik PHK maupun pekerjaan informal, yang tadinya dijalankan menjadi tak dijalankan. Ditambah lagi ada sisa pengangguran yang sebelumnya kurang lebih 6,5 juta,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Hasilnya pemerintah membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Salah satu yang dibangun untuk kesejahteraan umum, disiapkan presiden bagaimana menjalankan calon-calon pencarin kerja untuk mendapatkan pekerjaan ini sebuah realitas,” ungkapnya.
Dengan demikian, jika mahasiswa memahami niat baik dari pemerintah terhadap masyarakat tersebut. Maka tidak ada lagi mahasiswa dan buruh yang turun ke jalan. Karena apa yang dilakukan pemerintah semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kalau mereka (mahasiswa-Red) dipahamkan tentang hal ini. Maka dia pasti tak akan turun ke jalan karena pemerintah pasti mikirkan nasib mereka ke depan,” ungkapnya.
Selain itu adanya UU Cipta Kerja ini telah menyederhanakan UU yang berbelit. Sehingga adanya UU ini memberikan kemudahan masyarakat untuk membuat usaha.
“Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memberikan kepastian kepada siapa? Kepada siapapun yang ingin berusaha di Indonesia, bahkan masyarakat sendiri bukan hanya investor dari luar pemerintah,” pungkasnya.(jpg)