batampos.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa proses pencairan anggaran negara di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) rentan dengan adanya praktik yang dilarang seperti percaloan dan penyuapan. Menurutnya, praktik yang tak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan negara tersebut telah ada, bahkan sebelum adanya Undang-undang (UU) Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

“Jadi, lahirnya Ditjen Perbendaharaan menjadi titik awal reformasi perbendaharaan di Republik Indonesia,” ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Senin (26/10).

Sri Mulyani mengungkapkan, sejak dirinya pertama jali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2005 lalu terjadi antrean panjang di semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sehingga, melahirkan calo dan praktik sogok-menyogok.

“Reputasinya kalau mau pergi dan mengurus pencairan anggaran Anda perlu untuk membawa map yang isinya sebetulnya uang sogokan. Kita tidak pernah tahu ada di urutan berapa, sehingga tidak ada kepastian pelayanan dan perbaikan pelayanan,” imbuhnya.

Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan banyak melakukan inisiatif, inovasi, modernisasi, serta perbaikan tata kelola dalam rangka meningkatkan reputasi dan kredibilitas. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai mereformasi layanan dengan membagi tugas front office, middle office, dan back office. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang transparan.

“Sehingga KPPN menjadi relatif baik, dilakukan otomatisasi di dalam pelayanan sehingga masyarakat semakin tahu,” tuturnya.(jpg)