batampos.co.id – Kalangan pengusaha di Batam tak menghendaki adanya kenaikan Upah Minimum Kota (UMK)
Batam tahun 2021.

Alasannya, kenaikan akan semakin memberatkan sektor usaha yang tengah berupaya bangkit setelah dihantam pandemi Covid-19.

Berbeda, kalangan buruh bersikukuh agar UMK Batam tahun depan naik sebesar 8,5 persen. Kenaikan itu dinilai wajar mengingat dalam periode tiga tahun terakhir, UMK juga naik dengan kisaran tersebut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang digelar bersama Dewan Pengupahan Kota (DPK), belum ada kesepakatan mengenai UMK tahun 2021 mendatang.

“Rapat tadi (kemarin) masih belum menghasilkan keputusan apa-apa. Masih deadlock soal kesepakatan,” kata dia usai menghadiri rapat bersama DPK, Kamis (5/11/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Ia menjelaskan, Apindo masih berpedoman kepada edaran dari Kemnaker bahwa tidak ada kenaikan UMP, dan itu diharapkan juga berlaku untuk turunannya yakni UMK.

Ilustrasi. Aksi damai para pekerja di Kota Batam di depan Gedung Graha Kepri. Mereka meminta agar UMK Kota Batam naik 8,5 persen pada tahun 2021 mendatang. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Hal ini mengacu pada kondisi yang masih pandemi Covid-19, sehingga kenaikan upah dikhawatirkan menyulitkan perusahaan.

“Kita menginginkan dunia usaha tidak banyak yang kolaps, agar pasar kerja tetap terjaga, sehingga pengangguran tidak melonjak terlalu tinggi,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, sambung Rafki, BPS menyebutkan tahun ini pengangguran di Kota Batam mengalami lonjakan sebesar 2 persen, yaitu dari 7,8 persen menjadi 9,8 persen.

Kondisi ini bisa saja memburuk jika ditambah lagi dengan kenaikan upah minimum.

“Tentunya akan semakin tidak baik bagi ekonomi secara keseluruhan,” imbuhnya.

Apindo melihat, langkah pemerintah pusat melalui Kemnaker yang meminta UMP tak naik, dinilai tepat.

Untuk melindungi pengusaha dan pencari kerja, dan juga sekaligus melindungi pekerja atau buruh agar tidak terlalu banyak yang kena PHK akibat Pandemi Covid-19 ini.

“Kami ingin semua sepakat dan mendukung langkah pemerintah ini. Karena Batam masih mencoba untuk recovery (pemulihan). Mudah-mudahan tahun depan bisa membaik,” ucapnya.

Sementara itu, kalangan pekerja atau buruh juga kukuh ingin agar UMK tahun depan naik 8,5 persen dari tahun ini.

“Untuk angka 8,5 persen ini akan kita sampaikan pada rapat lanjutan pembahasan UMK Batam, Senin (9/11),” kata Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto, usai rapat pembahasan UMK Batam 2021 di kantor Dinas Tenaga Kerja Batam di Sekupang, Kamis (5/11/2020).

Menurutnya, kenaikan UMK Batam ini juga sangat penting
karena menyangkut nasib buruh dan pekerja. Terlebih, Batam juga menjadi patokan dan acuan bagi daerah-daerah lain di Kepri.

“Kalau Batam tidak ada kenaikan dan tidak ada perubahan, maka daerah lain saya yakin juga dipaksakan untuk tak naik. Sedangkan, kebutuhan kita setiap hari merangkak naik. Makanya kami anggap ini penting,” tuturnya.

Suprapto menambahkan, pihaknya juga sudah mempersiapkan langkah lain jika angka 8,5 persen ini tidak disepakati.

Salah satunya, dengan menyurati Presiden dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

“Namun sebelum itu, kita akan tunggu hasil keputusannya
Senin depan,” tuturnya.

Dalam rapat pembahasan UMK Kota Batam tahun 2021 tersebut, perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang hadir secara virtual, menyatakan sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang meminta daerah, yang ditujukan kepada Gubernur di setiap provinsi, agar tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam rapat lanjutan pembahasan UMK Batam itu, juga turut dihadiri perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam.

Dalam pemaparannya, BPS menyampaikan perkembangan inflasi di Batam berada di angka 3,35 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi berada di bawah angka 6 persen. Rapat dilanjutkan Senin (9/11/2020) pekan depan dengan agenda pemaparan pekerja dan sekaligus pengambilan keputusan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Batam Pos belum dapat meminta keterangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti.

Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon maupun media perpesanan, Rudi belum menjawab.(jpg)