batampos.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan formasi baru kepengurusan untuk periode 2020–2025. Penetapan itu dilakukan setelah melalui rapat Musyawarah Nasional (Munas) ke-X.
Posisi Ketua Umum MUI 2020-2025 saat ini dipegang oleh KH Miftachul Akhyar menggantikan KH Ma’ruf Amin yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Kemudian, Ma’ruf Amin dipercaya untuk menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
Atas perubahan jajaran dewan pimpinan dan dewan pertimbangan MUI, Anwar Abbas yang sekarang menjadi Wakil Ketua Umum MUI pun mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendampingi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
’’MUI itu adalah mitra atau teman baik pemerintah. Teman yang baik itu kalau temannya berbuat baik ya didukung dan kalau berbuat salah ya diingat dan diluruskan,’’ ungkap dia kepada JawaPos.com, Jumat (27/11).
Apabila MUI sendiri tidak meluruskan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya, maka itu bukanlah MUI itu sendiri. Maka dari itu, MUI akan mengawasi pelaksanaan birokrasi pemerintahan. ’’Kalau MUI tidak berani mengingatkan pemerintah bila pemerintah berbuat salah, maka berarti MUI bukanlah teman yang baik tapi teman yang buruk dan MUI tidak mau seperti itu,’’ jelasnya.
Terkait dengan tidak adanya nama Tengku Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen MUI, dia enggan untuk menjawab. Selain Tengku Zulkarnain, nama Din Syamsuddin juga tidak masuk dalam kepengurusan terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025.
Saat dikonfirmasi, Din Syamsuddin mengaku memang tidak bersedia untuk masuk dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025 tersebut.
“Dari awal saya memang tidak bersedia dan juga tidak ikut Munas, padahal posisi saya sebagai Ketua dewan pertimbangan juga formatur,” ujar Din kepada wartawan, Jumat (27/11).
“Dalam rapat pleno terakhir dewan pertimbangan saya nyatakan sudah tidak bersedia,” tambahnya.
Sebelumnya, Ma’ruf Amin yang memimpin rapat mengatakan bahwa penetapan pengurus baru MUI berjalan dengan lancar dan juga hasilnya sudah tetap atau tidak bisa dibatalkan.
‘’’Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan menghasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,’’ kata dia melalui keterangan resmi yang didapat JawaPos.com, Jumat (27/11). (*/jpg)