batampos.co.id – Pencoblosan Pilkada Serentak 2020 yang digelar 9 Desember hanya tinggal menghitung hari. Masyarakat pun diharapkan dapat memilih sosok pemimpin yang paling berani memberantas korupsi.
Voxpol Center Research and Consulting baru-baru ini merilis terkait data pasangan calon yang berkontestasi pada Pilkada tentang presepsi dalam upaya memberantas korupsi.
“Praktek korupsi dipastikan akan merongrong pelayanan publik dan menghabiskan anggaran negara dengan mengalihkannya ke tangan elite politik yang korup,” ujar Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan, Senin (30/11).
Oleh karena itu, lanjut Pangi, pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda yang sangat mendasar untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dan rekam jejak calon pemimipin terkait agenda pemberantasan korupsi.
“Kepala daerah ke depannya harus memimpin orkestra pemberantasan korupsi,” terangnya.
Contohnya, pada Pilkada Sumatera Barat, lanjut Pangi, data terbaru Voxpol Center Research and Consulting tentang persepsi terhadap upaya pemberantasan korupsi menunjukkan 21,8 persen masyarakat Sumatera Barat percaya bahwa Mahyeldi-Audy Joinaldy adalah sosok yang paling berani memberantas korupsi.
Dia membeberkan, Pada posisi berikutnya disusul Mulyadi-Ali Mukni 19,9 persen, Nasrul Abit-Indra Catri 19,0 persen,dan Fakhrizal-Genius Umar 9,3 persen, sementara yang masih merahasiakan jawaban 11,4 persen dan tidak tahu tidak menjawab 18,6 persen.
“Setelah menanyakan dalam bentuk simulasi pertanyaan kuesioner, menurut ibu/bapak/saudara siapakah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang berani memberantas korupsi?,” tuturnya.
Pangi juga menuturkan, data ini menunjukkan pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy punya kesempatan mendapatkan empati dan meraih segmen dukungan yang lebih luas dari masyarakat Sumatera Barat yang terkenal sangat religius dengan proporsi pemilih rasional (rational choice) yang cukup tinggi.
Sebab, kata dia, integritas dan komitmen anti korupsi dari pasangan kandidat akan menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam memutuskan pilihan politiknya. Itu artinya, pasangan cagub/cawagub yang bersih dari korupsi dan berani memberantas korupsi punya peluang yang lebih besar dalam memenangkan kontestasi elektoral pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 9 Desember mendatang.(jpg)