batampos.co.id – Hasil rapid test Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban (PK) di Kepri yang hampir mencapai 1.000 orang reaktif, menimbulkan kekhawatiran pemilih untuk datang menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Desember mendatang.

Kekhawatiran itu kian besar di Batam. Sebab, dari 946 orang petugas KPPS dan PK se-Kepri, sebanyak 559 orang merupakan petugas di Batam.

Jumlah itu masih mungkin bertambah, karena masih ada ribuan petugas KPPS dan PK yang belum menjalani rapid test.

Solusi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam juga tidak langsung uji swab, tapi rapid test ulang.

Namun, sejauh ini, belum ada kepastian tes tahap berikutnya
terhadap petugas pilkada tersebut, untuk mengetahui apakah mereka positif terpapar Covid-19 atau tidak.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kepri,
dr Rusdani, mengatakan, sekali atau dua kali reaktif hasil rapid test belum bisa menjadi acuan positif Covid-19 atau tidak seseorang.

Namun, tetap saja menimbulkan kekhawatiran bagi pemilih jika petugas pemilu tidak diuji swab.

”Pasti khawatir, kecuali sudah uji swab, ada kepastian positif atau tidak. Mestinya, secepatnya petugas pemilu yang reaktif itu uji swab, mumpung masih ada waktu beberapa hari. Jadi, kita datang ke TPS lebih tenang,” ujar Yunus Sucahri, warga Perumahan Taman Kurnia Djaja Alam (KDA), Batam Center, Jumat (4/12/2020).

Ia juga mengingatkan, KPU Batam maupun Kepri jangan
menganggap sepele hal ini. Sebab, menyangkut keselama-
tan masyarakat.

Jangan sampai pilkada serentak ini menjadi klaster baru Covid-19. Apalagi di Batam, hingga saat ini masih zona merah. Penambahan kasus positif kembali mendekati ratusan setiap
harinya.

Yunus juga sependapat dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, bagi yang reaktif dan hasil swab-nya belum keluar sampai mendekati pemilihan, sebaiknya diganti.

Karena bagi mereka yang reaktif harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari.

“Ketua IDI Kepri, dr Rusdani juga menyarankan, jika rapid test hasilnya reaktif, sebaiknya melalukan karantina mandiri selama 14 hari,” ujar Yunus, lagi.

Pekerja di salah satu perusahaan swasta di Batam Center ini meminta KPU memanfaatkan waktu tersisa sebelum hari H pemilihan, untuk menyakinkan pemilih bahwa TPS aman.

Ilustrasi surat suara. Foto; Dokumentasi batampos.co.id

Menyikapi kondisi ini, Ketua KPU kota Batam, Herrigen Agusti, mengatakan, semua petugas yang dinyatakan reaktif memang menjalani rapid test untuk kedua kali.

Jika hasilnya kembali reaktif, maka KPU akan menyerahkan
ke tim gugus tugas untuk dilakukan swab test.

”Dari hasil koordinasi kami dengan gugus tugas, terutama
dengan Dinas Kesehatan, jika dua kali reaktif akan dilakukan
swab test dalam artian sudah diambil alih oleh tim gugus
tugas,” jelasnya.

Herrigen menegaskan, sesuai aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), bila ada petugas yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid test kedua kali, maka yang bersangkutan tidak di-
perkenankan atau tidak diperbolehkan bertugas.

”Makanya, KPU mewajibkan semua petugasnya melaksanakan rapid test, baik itu KPPS, petugas ketertiban, PPK, dan PPS. Tujuannya adalah untuk memastikan semua petugas benar-benar
non-reaktif atau tidak terpapar Covid-19,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga memastikan kepada pemilih, khususnya masyarakat Batam, bahwa petugas penyelenggara pemilu baik itu KPPS atau petugas ketertiban, benar-benar bersih dan tidak terpapar Covid-19.

”Jadi lewat rapid test inilah usaha kita meyakinkan masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS, karena mereka yang bertugas 9 Desember nanti adalah petugas yang secara rapid test benar-benar yang non-reaktif,” bebernya.

Herrigen juga menjelaskan, jika satu TPS ada dua orang petugas reaktif, tidak akan dibuka penerimaan baru. Sebab, tugas dua orang itu akan digantikan petugas ketertiban.

Namun jika lebih dari dua orang, maka KPU akan menambah
petugas KPPS baru.

”Yang jelas, bagi mereka yang reaktif tidak akan ditugaskan lagi. Kalau misal hanya dua orang, kita akan gantikan dengan petugas ketertiban. Lebih dari itu (reaktif ) kita akan buka penerimaan baru,” imbuhnya.

Untuk rapid test kedua bagi petugas yang reaktif, pihaknya
sudah berkoordinasi dengan pihak penyedia rapid test, yakni asosiasi klinik.

Selanjutnya, di TPS, KPU juga menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap bagi seluruh petugas pemilu. Juga disediakan air bersih dan sabun cuci tangan.

Setiap pemilih wajib mencuci tangan, baik sebelum masuk dan
sesudah keluar dari TPS.

”Kita juga atur waktu dan jadwalnya, sehingga mengurangi potensi kerumunan pada saat berada di TPS. Jadi tak perlu khawatir datang ke TPS,” tegas Herrigen.

Ia menerangkan, jadwal kedatangan pemilih ke TPS telah dicantumkan pada formulir C pemberitahuan.

Misalnya, pemilih nomor urut 1-30 dalam daftar pemilih
tetap (DPT), jadwalnya dari pukul 07.00-08.00 WIB.

”Jadwal tak mengikat, kalau pun telat atau tidak sesuai jadwal
tetap dilayani,” ujarnya.

Namun demikian, untuk ketertiban memilih, Herrigen mengimbau agar pemilih datang tepat waktu sesuai yang tertera pada formulir C pemberitahuan.

”Formulir C pemberitahuan ini akan diserahkan kepada pemilih, dimana dalam surat tersebut dicantumkan jam kehadiran atau pembagian waktu kehadiran pemilih,” jelasnya.

Ditambahkan Herrigen, sesuai dengan peraturan KPU, pemungutan suara di setiap TPS dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya perhitungan perolehan suara dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

”Jadi sesuai PKPU ini tak ada perpanjangan atau penambahan waktu untuk pemungutan suara,” terangnya.(jpg)