Senin, 4 Mei 2026

Anggaran Rumah Subsidi Naik Jadi Rp 18 Triliun

Berita Terkait

batampos.co.id – Pengembang properti di Batam optimistis 2021 akan menjadi masa rebound bagi perekonomian Batam. Sehingga dapat menjadi momentum tepat untuk tumbuhnya pasar penjualan properti.

”Optimisme tersebut sudah disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Beliau tidak sembarangan bicara, karena pakai data. Diyakini perekonomian Indonesia tahun depan akan tumbuh lima persen,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (16/12/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Keyakinan tersebut ditunjukkan dari pagu anggaran untuk pembangunan rumah subsidi yang naik dari Rp 12 triliun menjadi Rp 18 triliun tahun depan.

”Sektor properti memang jadi perhatian menteri, khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengembang rumah ini juga terbukti tahan krisis, karena pasarnya selalu ada dan stabil,” sebutnya.

2020 diwarnai dengan rontoknya sektor pariwisata dan pendukungnya. Tapi di tengah pandemi, industri manufaktur tetap stabil.

”Para pekerjanya masih sangat layak dapat kredit pemilikan rumah (KPR),” tuturnya.

Ditambah lagi, optimisme juga tumbuh berkat hadirnya vaksin Covid-19 di Indonesia.

”Dapat vaksin membuat optimisme tumbuh. Tapi, memang ada yang berubah, yakni terkait kepedulian terhadap kebersihan dan protokol kesehatan,” jelasnya.

Protokol kesehatan (protkes) yang ketat belum akan membuat warga asing datang untuk membeli rumah di Batam.

Makanya, tahun depan, pengembang fokus mengincar pasar domestik.

Ilustrasi. Geliat pembangunan perumahan di wilayah Seibeduk terus berkembang. Foto diambil beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

”Bisa dilihat dari lalu lintas pesawat yang mulai penuh. Mobilitasnya sudah berjalan selama tiga bulan terakhir ini,” tuturnya.

Pasar domestik didominasi oleh kalangan milenial.

”Potensi market ini sudah lama digarap REI, untuk membantu mereka yang masih belum memiliki rumah tetap,” katanya.

Tapi, banyak kendala di lapangan yang terjadi karena budaya kerja di Batam.

”Mereka yang tinggal di kontrakan, kita belum tahu apa punya rencana jangka panjang tinggal lama di Batam atau tidak karena pekerjaannya masih berstatus kontrak,” ungkapnya.

Achyar mengatakan, 80 persen dari pekerja di Batam berstatus kontrak.

”Kontrak yang diperpanjang, kemudian diperpanjang lagi bisa sampai 80 persen. Itu untuk kalangan menengah ke bawah.
Sedangkan yang posisinya manajer biasa sudah diikat permanen,” sebutnya.

Status kontrak memang menjadi kendala bagi bank dalam memberikan kredit pemilikan rumah (KPR).

”Bagi mereka, kepastian kerja itu penting. Bank memang lebih suka karyawan permanen. Tapi ada juga yang melihat dari kesta-
bilan perusahaan, misalnya dua kali dikontrak perusahaan yang sama, dan sudah berdiri lima tahun, maka dianggap sudah stabil dan memenuhi syarat,” ucapnya.

Tapi, tetap saja bank masih selektif dan lebih menyukai kepastian dari status permanen dan perusahaan yang sudah mapan.

”Makanya banyak pengembang ganti strategi, dengan cash bertahap, misalnya enam atau tujuh tahun. Jadi, mereka KPR sama kami (developer, red),” imbuhnya.

Sayangnya, kultur inflasi yang terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan gaji memang menjadi kendala memiliki rumah.

Makanya, perlu campur tangan pemerintah.

”Harga rumah naik cepat, tapi gaji tidak tambah banyak. Makanya akan susah orang saat ini punya rumah. Tambah lagi tahun ini, daya beli menurun karena pandemi,” pungkasnya.(jpg)

Update