batampos.co.id – Komisi IV DPRD Provinsi Kepri yang membidangi pendidikan dan kesehatan, menunggu penjelasan Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, terkait rencana pembelajaran tatap muka pada awal tahun 2021 mendatang.

Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) mengatakan DPRD Provinsi Kepri sampai saat ini belum ada menerima penjelasan tersebut.

“Sampai saat ini, kami belum mendapatkan penjelasan apapun terkait wacana belajar tatap muka pada 2021 nanti. Karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan, tentu persoalan ini harus dijelaskan kepada kami,” ujar Teddy Jun Askara, Selasa (22/12) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Golkar tersebut juga mengatakan ada juga beberapa sekolah yang mulai bertanya terkait wacana rapid test yang dilontarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali.

Ditegaskan Teddy, persoalan ini harus didudukkan terlebih dahulu dengan melibatkan Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kepri. Jangan sampai kebijakan tatap muka nantinya, menjadi persoalan baru.

“Kita juga tidak ingin, kebijakan rapid test dibebankan kepada orang tua. Tentu ini menjadi beban lagi. Prioritas utama adalah mengenai jaminan kesehatan, dan tidak terjadi penularan Covid-19. Karena kasus Covid-19 penyebarannya semakin masif belakangan ini,” tegas Teddy.

Sementara itu, Kadisdik Kepri, Muhammad Dali mengatakan, bagi mengantisipasi kekhawatiran orang tua, maka semua guru yang akan menggelar belajar tatap muka ditekankan untuk melakukan rapid test.

Mengenai persoalan ini, pihaknya sudah mengajukan permintaan ke Gugus Tugas Covid-19. Kebijakan tersebut merupakan standarisasi protokol kesehatan bagi pihak sekolah yang ingin menggelar proses belajar tatap muka. Menurut Dali, sudah 90 persen SMA/SMK mengajukan sekolah tatap muka.

”Aturan tersebut memang bukan satu kewajiban. Namun perlu dilakukan, karena kita masih berupaya mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah,” ujar Dali.

Dali menjelaskan, apabila merujuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, memang tidak ada kewajiban melakukan rapid test sebagai syarat usulan pembelajaran tatap muka.

”Namun, untuk memperketat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Disdik berinisiatif menambah syarat itu. Kami tidak ingin menambah permasalahan baru lagi di lingkungan sekolah,” jelas Dali. (*/jpg)