batampos.co.id – Pendapat bernada minor berseliweran merespons penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan untuk menggantikan Terawan Agus Putranto kemarin. Itu tak terlepas dari latar belakang Budi yang tidak berhubungan dengan dunia medis atau kedokteran. Apalagi, saat ini masa pandemi Covid-19.

Budi mengakui bahwa salah satu tugas utamanya adalah mengatasi pandemi Covid-19. Namun, setelah diumumkan sebagai menteri oleh presiden kemarin, dia tidak berbicara banyak mengenai hal teknis.

Dia menyatakan bahwa Kemenkes tidak bisa sendirian mengatasi pandemi. ’’Kita harus melakukannya secara inklusif,’’ terangnya.

Menurut dia, gerakan bersama seluruh elemen masyarakat menjadi kunci bagi penguatan di berbagai sektor kesehatan. Mulai membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat hingga siap mengatasi problem virus SARS-CoV-2.

Selain itu, bisa mempersiapkan sistem layanan kesehatan publik yang mumpuni. ’’Agar generasi sesudah kita bisa menghadapi SARS-CoV-3, SARS-CoV-4, yang kita tidak tahu kapan datangnya,’’ tambah mantan wakil menteri BUMN itu.

Dalam diskusi pakar yang diselenggarakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada Jumat (18/12), Budi menyatakan bahwa kepemimpinan di sektor kesehatan belum optimal. ’’Sektor ekonomi bergerak cepat karena kami sudah mengalami tiga krisis ekonomi. Tetapi, krisis ekonomi saat ini disebabkan oleh krisis kesehatan,’’ ujarnya.

Respons kebijakan yang diterapkan seharusnya berbeda dari respons kebijakan terhadap krisis ekonomi. Karena itu, sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan.

Sementara itu, dalam penanganan Covid-19, CISDI mendorong Budi untuk melakukan reformasi layanan kesehatan primer serta terus menegakkan upaya tes, lacak kasus, pengobatan, dan isolasi sebagai jalan keluar pandemi.

Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda sepakat bahwa sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan dalam penanganan pandemi. ’’Menteri kesehatan harus bisa mengambil alih kepemimpinan (penanganan pandemi) secara nasional,’’ tegasnya kemarin.

Karena itu, diperlukan reformasi sistem kesehatan, termasuk penguatan layanan kesehatan primer, untuk mendorong kesiapan faskes dan distribusi vaksin serta menegakkan surveilans. Selain itu, memperkuat 3T (test, trace, treatment) serta upaya promotif dan pencegahan di tingkat komunitas maupun individual.

’’Yang tidak kalah penting, kesiapan logistik dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga harus diharap secara serius,’’ ucapnya.

Dia berharap dapat melihat perspektif kesiapan sistem sebagai sebuah upaya integral dalam menyelesaikan permasalahan pandemi. ’’Artinya, transformasi puskesmas dan perspektif kesehatan masyarakat perlu segera diperkuat,’’ katanya.

Dia juga meminta Menkes baru untuk menetapkan indikator yang jelas secepatnya, khususnya terkait dengan penurunan jumlah orang sakit dan orang tertular. Indikator itu akan melindungi tenaga kesehatan dan mampu mengurangi beban kesehatan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai tidak masalah seorang menteri kesehatan tidak berlatar belakang dokter. Sebab, yang dibutuhkan adalah ranah manajerial. ’’Apalagi, sebentar lagi ada vaksin Covid-19. Diharapkan Pak Budi bisa memetakan kebutuhan dananya berapa dan manajerial yang lain,’’ katanya kemarin.

Di luar soal pandemi, dia mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan menjadi isu yang tidak boleh ditinggalkan Budi. Ada berbagai permasalahan dalam layanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus sering duduk bareng sehingga aturan tidak bertabrakan dan bisa membantu satu sama lain.

Dalam JKN, Kemenkes juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Hal itu harus berbarengan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

’’Adanya pandemi ini sebagai kaca bahwa layanan telemedicine bisa dilakukan dan dijaminkan BPJS Kesehatan,’’ tuturnya.(jpg)