batampos.co.id – Puluhan Nelayan Kepulauan Anambas yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) menyampaikan pernyataan sikap atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ( Permen KP) Nomor 59 tahun 2020.

Permen tersebut melegalkan penangkapan ikan menggunakan alat cantrang dan trawl di wilayah jalur penangkapan ikan III di zona ekonomi ekslusif Indonesia di Laut Natuna Utara (Natuna- Kepulauan Anambas).

HSNI menolak peraturan menteri itu, sebab penangkapan alat cantrang dan trawl ini dapat merusak sumber daya ikan, tidak ramah lingkungan serta mengancam hasil tangkapan nelayan lokal dan kelangsungan hidup mata pencaharian nelayan.

“Keberadaan kapal yang menggunakan alat cantrang dan trawl di luar daerah yang berukuran 30 GT itu tidak ramah lingkungan, melakukan aktivitas di perairan laut Natuna dan Kepulauan Anambas,” ucap Dedi Syahputra, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (23/12/2020).

Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan, Effi Sjuhairi, saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (23/12/2020). (Foto: Faidillah/batampos.co.id)

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kepulauan Anambas menyatakan bahwa pihaknya hanya sebagai pelaksana kebijakan atas peraturan itu.

“Jika peraturan tersebut dapat dianggap merugikan pihak terkait maka kami akan melaporkan ke pimpinan secara berjenjang, dan dilanjutkan ke tingkat pusat,” jelas Koordinator PSDKP di Kepulauan Anambas, Widodo, kepada batampos.co.id.

Lanjut dia lagi mengutarakan bahwa peraturan yang telah dikeluarkan itu, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Dirjen Tangkap). “Kami sebagai Dirjen SDKP, ada Dirjen yang menerbitkan, dan kami diamanatkan,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, dalam peraturan itu ada sebuah usul yang menyatakan bahwa Permen tersebut bisa dievaluasi jika memang ada masukan ketika dianggap perlu dievaluasi. Namun hal itu melalui Dirjen Tangkap atau Gubernur untuk tingkat provinsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan, Effi Sjuhairi, mengatakan bahwa pihaknya akan mengagendakan audiensi ke Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) dalan waktu dekat ini.

“Saya sudah mendapatkan perintah dari bupati untuk segera mengagendakan audiens ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Insyallah pada bulan Januari ini, kita mengagendakan terkait hal itu ke Kementerian. Saya sudah berkoordinasi juga terkait hal itukepada pak Dirjen Tangkap,” jelasnya. (Fai)