batampos.co.id – Subsidi iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3 yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2020, masih akan tetap berlaku pada tahun 2021 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan pada webinar terkait iuran PBPU dan BP kelas 3 pada Selasa (23/12) kemarin.

Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan, Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden
No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut ketentuan dalam peraturan tersebut, iuran yang harus dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP kelas 3 adalah sejumlah Rp 42 ribu namun pada tahun 2020 peserta cukup membayar Rp 25.500, sementara selisihnya sejumlah Rp 16.500,- ditanggung oleh pemerintah.

“Begitu juga di tahun 2021 mendatang, pemerintah tetap akan memberikan subsidi kepada peserta PBPU dan BP kelas 3 sejumlah Rp 7.500,- artinya peserta nantinya akan membayar Rp 35 ribu saja,” kata Ratna.

Ratna mengatakan, subsidi iuran yang diberikan kepada peserta JKN-KIS menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian yang sungguh-sungguh dalam mendukung program JKN-KIS.

Pegawai BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam saat melayani salah seorang peserta JKN-KIS. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

Hal ini merupakan bukti bahwa keberlangsungan program JKN-KIS adalah salah satu hal yang sangat penting dalam pilar kesehatan masyarakat Indonesia.

“Kehadiran pemerintah sungguh luar biasa. Tidak hanya memberikan subsidi bagi peserta PBPU dan BP kelas 3, pemerintah juga menanggung iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan iuran Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara sebanyak 4 persen,” kata Ratna.

Perhatian pemerintah ini perlu dibarengi dengan kemauan dari peserta untuk memprioritaskan melakukan pembayaran iuran JKN-KIS terutama di masa pandemi ini.

Peserta harus paham bahwa dengan membayarkan iuran tersebut, peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjamin hampir seluruh kebutuhan pelayanan kesehatannya.

“Tidak lupa pula kami meminta media untuk terus menerus memberikan edukasi, mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program JKN-KIS,” kata Ratna.

Yono (30) salah satu anak dari peserta PBI APBN yang non aktif lantaran tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi pedoman peserta PBI APBN.

Ia mendaftarkan ibunya menjadi peserta PBPU kelas 3 agar tetap dijamin oleh program JKN-KIS.

“Kemarin Ibu mau berobat tapi tidak aktif. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan petugas di BPJS Kesehatan, saya dihimbau untuk mendaftarkan Ibu sebagai peserta PBPU saja,” kata Yono.

Menurutnya, iuran sebesar Rp 35 ribu yang dibebankan kepada masyarakat sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Apalagi di umur yang tidak lagi muda, Ibunya sering menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ubtuk berobat.

“Alhamdulillah masih dibantu pemerintah. Walaupun tidak seperti sebelumnya yang ditanggung seluruhnya tapi ya masih bersyukur,” kata Yono.(*)