batampos.co.id – Pemko Batam memastikan masih tersedia lahan untuk area permakaman di Tempat Permakaman Umum (TPU) Sei Temiang, Sekupang.

Hanya saja, areanya tak luas dan tak bisa menampung banyak jenazah untuk dimakamkan.

”Tadi (kemarin) disampaikan Pak Pebrialin (Asisten II Setdako Batam) yang ikut rapat soal lahan makam kemarin (Senin), bahwa lahan masih ada. Namun, memang ada kekhawatiran karena jumlahnya sudah menipis,” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Selasa (29/12/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Ia mengungkap, TPU Sei Temiang merupakan area permakaman untuk Muslim, Kristen dan Buddha.

Menurut informasi terakhir, ada sekitar 4.500 meter lahan permakaman Buddha yang akan dihibahkan untuk digunakan sebagai solusi ketersediaan lahan.

Ilustrasi. TPU Sei Temiang. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

 

”Jadi, ada hibah (lahan) untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi, tidak benar itu lahan habis. Pemerintah sudah pasti akan bertindak jika kondisi seperti ini. Tidak mungkin kita membiarkan masyarakat kesulitan untuk persoalan lahan permakaman,” terangnya.

Ke depan, sambung dia, pemerintah daerah akan mengambil alih pengelolaan lahan permakaman yang tersebar di seluruh kecamatan.

Berdasarkan data terbaru, saat ini ada 15 titik lahan permakaman di Batam.

”Kalau misalnya penuh di satu lahan permakaman, masih ada 14 titik lagi yang bisa dipakai. Jadi tidak usah khawatir, itu adalah urusan pemerintah juga,” ungkapnya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bahwa saat ini baik Badan Pengusahaan (BP) Batam maupun Pemko Batam, tengah mempersiapkan proses pengambilalihan pengelolaan permakaman.

Ke depan, biaya pemakaman yang saat ini ditanggung masyarakat, akan menjadi kewajiban pemerintah daerah.

”Sekarang Rp 600 ribu biayanya mulai dari upah yang menggali, papan, serta nisan yang dari kayu itu atau yang standar. Nanti pemerintah yang bayar, kalau serah terima sudah terealisasi,” sebutnya.

Selain itu, yang menjadi persoalan saat ini adalah pekerja yang bertugas di lahan permakaman.

Tentu, pemerintah harus memikirkan nasib mereka, jangan sampai terjadi persoalan di belakang nanti.

”Untuk gaji mereka tentu harus kita pikirkan juga, jangan
sampai ada masalah,” tutupnya.(jpg)