batampos.co.id – Dalam rangka melakukan penegakan kepatuhan badan usaha, BPJS Kesehatan Cabang Batam telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Batam terkait badan usaha yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Selama tahun 2020 ini, didapati lima badan usaha yang pada akhirnya harus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan pemanggilan.

“BPJS Kesehatan memang menjalin kerjasama dengan kejaksaan negeri untuk melakukan tindakan hukum, upaya hukum, dan bantuan hukum. Salah satunya melalui SKK ini,” kata Maihendra selaku Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Batam.

Maihendra mengatakan bahwa badan usaha dikatakan tidak patuh apabila tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS, menyampaikan data yang tidak benar serta tidak melakukan pembayaran iuran JKN-KIS secara rutin.

Kebetulan, 5 (lima) badan usaha yang tidak patuh tersebut lantaran tidak melakukan pembayaran iuran.

“Sebelumnya kami sudah melakukan upaya penagihan, namun badan usaha tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran iuran. Akhirnya kami lakukan upaya melalui kejaksaan. Nantinya badan usaha akan dipanggil untuk dilakukan upaya non litigasi,” kata Maihendra.

BPJS Kesehatan Cabang Batam telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Batam terkait badan usaha yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

Berdasarkan data petugas pemeriksa, tunggakan badan usaha tersebut beragam. Dari puluhan hingga menyentuh angka ratusan juta rupiah.

Namun, setelah dilakukan pemanggilan oleh pihak kejaksaan, 3 dari 5 badan usaha tersebut pada akhirnya melakukan pembayaran.

“Ada 3 badan usaha yang pada akhirnya melakukan pembayaran melalui program relaksasi. Sayang sekali jika badan usaha harus menunggak, padahal tahun ini kami memberikan kesempatan untuk cicilan. Takutnya nanti pekerjanya sakit tapi tidak ada yang menjamin. Untuk itu kedepannya kami akan tetap menindak tegas badan usaha yang tidak patuh,” kata Maihendra.

Hanif Ahadin (29) salah seorang pekerja di salah satu perusahaan swasta di Batam yang berhasil dihubungi tim Jamkesnews mengatakan bahwa perusahaan yang tidak melakukan pembayaran iuran JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan harus mendapatkan sanksi yang tegas.

Hal ini dikarenakan perbuatan perusahaan tersebut sangat merugikan pekerja.

“Iuran sudah dipotong dari pekerja tapi tidak disetorkan, itu merugikan banget. Nanti ketika kami sakit, perusahaan baru kewalahan karena status tidak aktif. Sementara kadang keadaannya urgent,” kata Hanif.

Menurutnya perusahaan yang tidak melakukan pembayaran iuran JKN-KIS hanya akan menyulitkan di kemudian hari.

Sebab, jika tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan maka biaya pengobatan harus ditanggung oleh perusahaan.

Untuk itu ia berharap perusahaan dapat memperhatikan hal ini untuk kepentingan bersama, badan usaha dan pemberi kerja.(*)