batampos.co.id – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir di Kota Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera dari Kementerian PUPR di Kantor Wali Kota Batam, Senin (4/1/2021).
Untuk solusi banjir jangka pendek, petugas sudah diterjunkan untuk membersihkan drainase dari sampah dan pendangkalan.
Alat berat juga sudah dikerahkan untuk menormalisasi aliran air. Sedangkan untuk solusi jangka panjang, akan dilakukan peningkatan kualitas drainase seperti pelebaran.
Nantinya, jika ada persoalan terkait lahan di sekitar drainase, hal itu akan segera dieksekusi BP Batam.
”Kalau ada bangunan di atas drainase, semua didata dan dilihat PL (Penetapan Lokasi) nya. Saya minta tarik semua, biar lahan itu langsung di PL-kan atas nama pemerintah. Agar pelaksanaan di lapangan tidak terkendala,” kata Rudi, Senin (4/1/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Seperti diketahui, hujan dengan intensitas tinggi yang turun selama dua hari di awal tahun, ditambah cuaca buruk dan gelombang tinggi, menyebabkan berbagai bencana di wilayah ini.
Mulai dari banjir di jalan protokol dan permukiman warga, tanah longsor, hingga rumah warga yang rusak dihantam ombak dan juga diterjang kapal tongkang akibat kuatnya arus gelombang.
Selanjutnya, sambung Rudi, penanganan sampah di aliran air, bangunan pelintas, hingga penutupan saluran air karena adanya bangunan yang didirikan warga di atas drainase sehingga menyulitkan aliran air.
”Saya minta Direktur Lahan untuk turun dan mengecek PL bangunan di sekitar drainase. Jika memang milik pemerintah, maka saya minta diserahkan, agar segera ditindaklanjuti oleh Pemko Batam untuk mengatasi persoalan ini,” instruksi Rudi.
Rapat yang berlangsung selama lima jam ini juga mendengarkan pen jelasan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam terkait titik-titik banjir, penyebab, hingga penanganan ke depannya.
Untuk menangani persoalan banjir ini, baik BP dan Pemko Batam harus kompak, sebab masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri, dan harus melibatkan kedua belah pihak termasuk juga masyarakat.
”Dalam rapat ini kami bahas satu per satu titik-titik banjir pada tanggal 31 (Desember 2020), 1 (januari 2021), tanggal 2 dan 3 kemarin. Titik yang kita temui banyak sekali. Kita bahas bagaimana menyelesaikan ini dalam waktu singkat, diharapkan dua atau tiga hari ini sudah ada solusi yang bisa kami lakukan sebagai langkah antisipasi,” kata Rudi.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat tersebut, beberapa drainase hanya memiliki lebar 2 meter.
Hal ini tidak optimal untuk menampung debit air seperti beberapa hari lalu.
”Saya minta cek. Kalau memang bisa dibuka atau langsung dilebarkan, maka harus secepatnya kita lebarkan lagi,” ujarnya.
Selain itu, beberapa waktu lalu di Jalan Sudirman atau di depan
Kantor Wilayah Pajak Provinsi Kepri, juga terendam banjir lantaran drainasenya hanya berukuran 1×2 meter.
Rudi meminta drainase itu dibuka mencapai lebar 7 meter dan tinggi mencapai 3 meter.
”Pertumbuhan penduduk dan pembangunan juga berpengaruh terhadap tata laksana pembangunan drainase ini. Batam sangat laju perkembangannya. Maka aliran air juga harus menyesuaikan, sehingga bisa bertahan 5 sampai 10 tahun ke depan,” bebernya.
Selain itu, di wilayah Simpang Kabil atau Kepri Mall, juga akan dibuka jalurnya, baik di samping kiri dan kanan agar aliran air bisa lancar.
Rudi juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, untuk menggunakan dana darurat mencapai Rp 23 miliar untuk mengatasi persoalan ini.
”Tapi harus koordinasikan dulu ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) agar nantinya tak ada masalah. Kriteria darurat ini apa saja. Harus kita cantumkan,” ucapnya.
Dana ini akan digunakan untuk keperluan yang prioritas. Seperti, pembangunan batu miring yang mencapai 5 hingga 20 meter sebagai antisipasi tanah longsor.
Rudi menambahkan, beberapa drainase yang ada sebenarnya sudah cukup untuk menampung debit air. Namun, drainase tersebut banyak dipenuhi dengan sampah.
”Ditambah lagi, air yang turun tak seperti tahun sebelumnya. Dua
hari hujan turun dengan lebat. Lihat saja dam itu, sudah melebihi airnya karena hujan selama dua hari,” tutup Rudi.
Tak hanya penanganan banjir, Pemko Batam juga telah membentuk tim monitoring untuk turun ke lapangan dan mendata titik-titik yang berpotensi terjadi musibah alam seperti tanah longsor dan banjir.
Tim yang terdiri dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat di masing-masing kecamatan itu, langsung bergerak untuk menangani korban bencana akibat cuaca ekstrem yang melanda di awal tahun tersebut.
”Jadi mereka langsung berjalan. Karena kejadian sudah terjadi, yang perlu dilakukan adalah langkah pemulihan korban banjir dan tanah longsor,” kata Rudi.
Pendataan titik-titik bencana, kerusakan, dan jumlah korban, sudah dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM).
Bantuan juga sudah langsung disalurkan bagi korban bencana alam ini.
Beberapa pihak seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, juga ikut memberikan bantuan kepada warga yang jadi korban.
”Alhamdulillah, kepedulian banyak pihak akan membantu percepatan pemulihan. Untuk rumah rusak dan lainnya, sedang dihitung Dinsos,” tutupnya.(jpg)