batampos.co.id – Program bantuan sosial (bansos) 2021 resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Berbeda dari sebelumnya, bansos yang anggarannya dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) itu akan diberikan langsung melalui himpunan bank negara (himbara) dan kantor pos. Dengan cara tersebut, potensi penyelewengan diharapkan semakin kecil.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Istana Negara menyatakan, penyerahan kali ini langsung dilakukan untuk 34 provinsi. Perwakilan penerima bantuan kemarin hadir di Istana Negara. Beberapa provinsi lain diwakili oleh gubernur masing-masing melalui aplikasi Zoom.

”Ini sebagai bentuk perhatian dan bantuan untuk masyarakat bawah,” kata Risma, sapaan Mensos, saat menyampaikan sambutan.

Mensos Tri Rismaharini. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)

Bantuan itu meliputi bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan sosial tunai. Ada 10 juta keluarga yang akan menerima PKH dengan anggaran Rp 28,7 triliun. Lalu, 18,8 juta keluarga akan menerima bantuan kartu sembako tahap pertama dengan anggaran Rp 45,12 triliun.

Sementara itu, 10 juta keluarga lainnya menerima bansos tunai dengan anggaran Rp 12 triliun. Seluruhnya akan dinikmati penerima di 34 provinsi. ”Pada Januari ini, akan disalurkan PKH dengan total nilai Rp 7,17 triliun, kartu sembako dengan anggaran Rp 3,3 juta triliun, dan bansos tunai Rp 3 triliun,” bebernya.

Bantuan PKH dan kartu sembako diberikan melalui BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Para penerima harus datang ke bank yang dipilih. Namun, khusus penerima bantuan yang masuk kategori disabilitas, sakit, dan lansia, pihak bank akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Sementara itu, bansos tunai bakal diberikan lewat kantor pos dengan skema yang sama dengan PKH atau kartu sembako.

Kemensos juga mengarahkan agar bantuan digunakan dengan bijak. Caranya melalui edukasi, sosialisasi, dan publikasi. Sosialisasi juga dilakukan petugas bank atau PT Pos. Harapan pemerintah, bantuan itu bisa menunjang peningkatan kesehatan, pendidikan, dan mengurangi beban keluarga.

Selain itu, bantuan harus digunakan untuk kebutuhan dasar, modal usaha, dan ditabung. ”Bantuan pangan tunai Rp 200 ribu per bulan per keluarga bisa dibelanjakan di e-warong setempat atau tempat penjualan makanan untuk bahan pokok, protein, dan sumber vitamin serta mineral,” kata Risma.

Dia juga mengingatkan bahwa ada larangan penggunaan bantuan untuk membeli rokok dan minuman keras.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan dana bansos Rp 110 triliun di APBN. ”Untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke,” ungkapnya.

Bantuan sebesar itu tidak diberikan secara langsung, tetapi bertahap. Dia berharap bantuan tersebut dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemberian bantuan tersebut diharapkan bisa memicu pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab, bantuan itu dapat memperkuat daya beli masyarakat. ”Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional meningkat lebih baik,” katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu kembali menegaskan bahwa bantuan tersebut harus diterima dengan utuh oleh masyarakat. Tidak ada penyunatan. Jika bantuan pangan diberikan Rp 200 ribu per bulan per keluarga, yang didapat penerima pun harus sama. Karena itu, penyaluran akan dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

”Saya perintahkan kepada menteri dan gubernur untuk mengawasi penyaluran ini agar tepat sasaran dan tidak ada potongan apa pun,” tegasnya.

Jokowi mengatakan, rakyat tidak boleh terlalu lama menunggu pencairan bansos. Karena itu, pemerintah langsung menyalurkannya pada bulan ini.(jpg)