batampos.co.id РSebanyak 1.387 warga Batam mendapatkan  sertifikat tanah yang diberikan Presiden Joko Widodo secara virtual, Selasa (5/1/2021).

Jumlah untuk Batam ini merupakan bagian dari 584.407 sertifikat tanah yang diberikan secara berahap.


Wali Kota Batam Muhammad Rudi, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan kerja keras ATR/BPN terkait penerbitan sertifikat.

wali Kota berpesan, kepada masyarakat penerima sertifikat, agar dapat secara arif dan bijaksana menyimpan dan menggunakan sertifikat.

“Pak Presiden tadi jelas sekali menyampaikan, sertifikat ini simpan baik-baik karena merupakan kepastian hukum atas tanah,” ujarnya.

“Kalau mau disekolahkan (diagunkan ke bank), hitung-hitunglah secara matang. Jangan sampai karena salah hitungan, sertifikat jadi hilang (disita karena tak mampu bayar cicilan pinjaman),” katanya lagi.

Terlebih lanjutnya, untuk warga dari kampung tua yang notabene sertifikat yang diterima merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM), sementara di luar kampung tua hanya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

“SHM (di Batam) artinya seumur hidup tak bayar UWTO lagi. Saya titip betul, walau diagunkan pastikan sertifikat ini turun terus menerus ke anak cucu bapak ibu,” paparnya.

Perwakilan warga Kota Batam yang menerima sertifikat mendengar arahan dari Presiden Joko Widodo secara virtual. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

Dalam kesempatan ini, Rudi menyampaikan program sertifikasi tanah terus berlanjut.

Maka dari itu, ia meminta yang hadir pada kesempatan tersebut memberi pengertian kepada warga yang belum mendapatkan sertifikat.

“Yang sertifikat belum selesai di kampung tua pasti akan diterbitkan lagi. Saya akan tandatangani rekom dan sertifikat akan dikeluarkan BPN. Beberapa titik yang sudah tidak ada masalah dengan PL, insha allah akan diproses oleh BPN. Tentunya berproses tidak bisa sekaligus,” ujarnya.

Menteri ATR/BPN Republik Indonesia, Sofyan Djalil, mengatakan, pembagian sertifikat ini adalah salah satu stimulus meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid 19.

“Karena dengan sertifikat masyarakat bersempatan mendapat akses permodalan disampang mendapat kepastian hukum tentang tanah mereka,” katanya.

Ia memaparkan jumlah dari tahun ke tahun produk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah dikeluarkan ATR/BPN.

Untuk tahun 2017 sebanyak 5,4 juta, lalu naik pada tahun 2018 menjadi 9,3 juta. Kemudian tahun 2019 sebanyak 11,2 juta sertifikat.

“Dikarenakan Covid-19 dan rekofusing anggaran, tahun ini terealisasi 6,8 juta bidang,” papar dia.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo, mengatakan, sejatinya tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 juta. Namun keadaa Covid-19 membuat target tersebut meleset.

“Tapi alhamdulillah walau pandemi bisa 6,8 juta,” katanya.

Meskipun demikian, ia mengatakan jumlah tersebut jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya yang hanya 500 ribu lembar pertahun.

“Sekarang bisa 12 kali lipat, saya yakin kalau bukan karena pandemi bisa lebih,” tambahnya.

Ia menyebutkan sertifikat adalah kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki.

Ia mengungkapkan, saat dirinya ke daerah-daerah seringkali mendapat laporan perihal konflik agraria, hal ini tidak boleh lagi terjadi.

“Sekali lagi ini bukti kepastian hukum atas tanah. Konflik tanah setiap ke daerah kerap masuk ke telinga saya bahkan sampai ke pengadilan,” ujarnya.

Ia berpesan, sertifikat disimpan baik-baik dan sebaiknya difotokopi untuk mengantisipasi kehilangan.(*/esa)