batampos.co.id – Lelang pengelolaan air bersih Batam akan segera dimulai pada akhir Januari dan paling lambat awal Februari mendatang.
Ketua Tim Pengendali Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam, Arham S Torik, mengatakan, lelang ini bersifat terbuka dan akan ada dua tender.
”Nanti, pengelolaannya dibagi menjadi hulu dan hilir,” katanyq di Gedung Marketing Centre BP Batam, Kamis (7/1/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Ia menjelaskan, pengelolaan di hulu dimulai dari daerah tangkapan air (DTA), waduk, hingga instalasi pengolahan air (IPA).
”Sedangkan hilir dari Non Revenue Water (NRW), distribusi air bersih hingga pelayanan,” terangnya.
Dengan pembagian hulu dan hilir, maka BP Batam akan mengadakan dua tender.
”Siapa pun itu (pemenang lelang), tidak boleh kuasai dari hulu
sampai ke hilir. Swasta hanya semata-mata sebagai operator dan pemeliharaan saja,” ucapnya.
Untuk bisa mengikuti tender, ada kriterianya. Saat ini, BP Batam tengah mempersiapkan kriteria tersebut, serta melakukan kajian mengenai pembentukan badan usaha.
”Lelang akan dimulai paling lambat awal Februari. Dan di akhir Maret bisa diumumkan pemenangnya. Jadi setelah masa transisi (pengelolaan air oleh Moya) berakhir Mei nanti, ada waktu dua bulan untuk orientasi,” tuturnya.
Mengenai aset yang akan dilelang, Arham menyebut, semuanya sudah berstatus sebagai barang milik negara (BMN).
Selain itu, kewajiban investasi peningkatan infrastruktur air hanya dilakukan oleh BP Batam.
Selama 25 tahun ke depan, BP Batam akan menyusun rencana
pengembangan infrastruktur dan distribusi air, untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk Batam.
”Di 2021 ini, kami siapkan tambahan Water Treatment Plant (WTP) 350 liter per deti k di Muka Kuning. Tujuannya untuk menambah debit air, ha rapannya agar stres area (area jauh) bisa terlayani,” katanya.
Tahapan tender saat ini sudah memasuki tahapan request for proposal dan sudah rampung 60 persen.
”Sejak awal, BP Batam sudah minta pendamping an dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun),” ungkapnya.
Dalam tahapan request for proposal, BPKP akan meninjaunya terkait dengan cakupan tender.
Sedangkan Jamdatun, akan diminta untuk melihat dari sisi legalitasnya.
”Kami sudah surati agar minta diselesaikan di akhir Januari, biar bisa ditenderkan paling lambat di awal Februari,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada masa transisi sekarang ini, operator pengelola air di Batam dijalankan oleh Moya Indonesia selaku operator Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam untuk 6 bulan, terhitung sejak pertengahan November 2020 hingga pertengahan Mei mendatang.
Sebelum masa transisi berakhir, diharapkan sudah ada pemenang tender yang akan mengelola SPAM di Batam untuk periode 25 tahun ke depan.(jpg)