batampos.co.id – Dugaan perusakan terumbu karang dan penimbunan dengan alat berat di perairan pesisir dalam proyek pembangunan Jembatan Selayang Pandang II (SP II) di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat perhatian serius dari Tim Gabungan Perlindungan dan Penegakan Hukum (Gakkum), Dinas Lingkungan dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau serta Tim Balai Gakkum wilayah Sumatra.

Setelah kedua Tim Gabungan Perlindungan dan Penegakan Hukum tersebut terjun langsung di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka melaksanakan verifikasi pengaduan dugaan perusakan terumbu karang oleh PT Ganesha Bangun Riau Sarana, ditemukan beberapa siginifikan persoalan sementara yang terjadi akibat pekerjaan tersebut yakni kerusakan terumbu karang serta SOP pekerjaan.

Kepala Seksi Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau, Agus Purwoko, mengungkapkan hasil sementara menjadi catatan pelaksanaan kedepan dalam pemeriksaan periode tahap kedua.

Kepala Seksi Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas LHK Provinsi Kepulauan Riau, Agus Purwoko (kiri) dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas, Andyguna K Hasibuan (kanan) saat melaksanakan koordinasi pengawasan.
(Foto:Faidillah/batampos.co.id)

Pihaknya merasa kasus itu harus selesai dan diganti dengan baik, sebab dalam perjalanan pengawasan itu butuh dorongan dari pihak penjabat pengawas lingkungan hidup daerah maupun penjabat pengawas lingkungan hidup kementerian.

“Untuk sementara, sedikit banyak masalah, yakni kepatutan izin hubungan yang diberikan pada saat parameter pengukuran kerja, artinya sebagai bertanggung jawab yaitu di pemerkasa,” ucap Agus Purwoko, kepada batampos.co.id, Senin (11/1/2021).

Lanjut kata dia, ada beberapa hal yang tidak dijalankan secara legislatif. Namun secara teknis memang sudah dijalankan, tetapi backup administratifnya tidak muncul sehingga pihaknya memberikan catatan untuk segera dilakukan perbaikan.

“Sebagai pihak swasta namanya pengembang atau investor ketika masuk dalam pekerjaan tertentu di daerah Kepulauan Riau ini, diwajibkan dilakukan pembuatan dokumen Amdal atau minimal UKL, UPL atau dokumen evaluasi lingkungan hidup,” jelasnya.

Lanjut dia lagi mengutarakan pihaknya melihat kerusakan tidak terlalu signifikan, yang dijumpai di titik lokasi kegiatan Perusahaan itu di Tanjung Momong. Namun di titik lokasi perairan terumbu karang di pembangunan proyek Jembatan Selayang Pandang II memang tidak sesuai SOP mengeruk terumbu karang dengan metode menurunkan alat berat atau excavator di perairan.

“Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan terumbu karang, mengganggu biodata di situ. Kami sementara mengatakan sedikit terganggu, bahkan rusak, kita sudah koordinasi bersama dinas PUPR Anambas untuk adanya upaya-upaya perbaikan,” jelasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Anambas, mengungkapkan kewenangan pengawasan konservasi berada di provinsi, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan provinsi terkait hal itu.

“Seperti apa yang ingin dibuat, apakah turun bersama, namun saat dilihat dari kacamata verifikasi dilapangan, dilakukan snorkeling sudah cukup sebab di lokasi perairan tersebut tidak begitu dalam. Sementara saat air jernih dan kondisi stabilitas air laut sudah membaik terumbu karang juga bisa terlihat di lokasi perairan itu” ucap, Ricky.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas, Andyguna K Hasibuan, mengatakan pada saat diputuskan pada dokumen tahun 2014 itu sudah dinyatakan memang ada kerusakan terumbu karang di lokasi proyek pembangunan jembatan SP II.

“Sebab sebelum pembangunan jembatan tersebut sudah ada pekerjaan seperti pembangunan jembatan SP I, jadi kita tidak bisa tutup mata,” ucapnya.

Lanjut dia, harapan kedepan pembangunan jembatan Selayang Pandang II dapat berkerja dengan baik dan kontraktor menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas sesuai waktu yang telah ditentukan.

Sementara itu, perwakilan SRA, memberikan pandangan, bahwa kajian di tahun 2014, bahasa umumnya sudah terjadi kerusakan terumbu karang di sekitar perairan pembangunan tersebut namun hal itu tidak seharusnya serta merta melakukan aktifitas merusak terumbu karang dengan semaunya.

“Sebab namanya ekositem lingkungan itu pasti ada ambang batas dan baku mutu untuk kategori kerusakan terumbu karang, kajian seperti ini yang belum kami dapatkan dari stakeholder untuk persentasi tutupan karang hidupnya seberapa sebelum pembangunan dan pasca pembangunan,” ucap perwakilan SRA, Dino Ardian.

Kata dia lagi, bicara soal terumbu karang yang rusak yang disampaikan sebelumnya, menurutnya terumbu karang memiliki sifat untuk memperbaiki dirinya sendiri serta tidak ada toleransi untuk kegiatan yang sifatnya merusak terumbu karang secara penuh di perairan.

“Menurut penelitian tentang Gerakan Sosial Coremap dalam Pelestarian Terumbu KarangĀ itu ada sekitar 7 tahun dapat memperbaiki dirinya sendiri asal kebutuhan lingkungan hidup baik, seperti parameternya PH kondisi air laut, perairan kita itu bagus,” bebernya.(fai)