batamnpos.co.id – Mantan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam perkara suap izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepri.

Sementara itu, Pengacara Nurdin Basirun, Andi Muhammad Asrun masih menolak bicara terkait pokok materi PK yang diajukan. “Masih menunggu putusan dari MA. Yang jelas untuk materi perkaranya saya no komenlah,” ujar Andi Muhammad Asrun, Rabu (13/1).

Dari informasi yang beredar, Nurdin Basirun mengajukan PK, karena merasa tidak memperkaya diri atas putusan gratifikasi izin prinsip pemanfaatan ruang laut yang diberikan sejumlah pengusaha di Kepri. Begitu juga terkait pemberian pejabat di lingkungan Pemprov Kepri. Karena uang tersebut dipergunakan untuk membantu keperluan masyarakat ketika datang berkunjung ke daerah-daerah atau ke pulau-pulau.

Nurdin Basirun saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020). Foto: Lukman Maulana/batampos.co.id

Nurdin Basirun melalui Kuasa hukumnya, Andi Muhammad Asrun sudah mengajukan permohonan PK ke MA pada 25 September 2020 lalu. Lewat tanggapan penuntut umum KPK yang dipimpin Muh Asri Irawan, KPK berpandangan, tanpa menggunakan upaya hukum banding, dan kasasi, berarti terpidana (Nurdin Basirun, red) telah menerima dan menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

Sehingga tidak pada tempatnya mempersoalkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai alasan mengajukan PK.

“Pada persidangan tingkat pertama, para pihak sudah diberikan kesempatan untuk pembuktian yang cukup. Apalagi pada putusan sidang, pemohon selaku terdakwa (Nurdin Basirun, red) sudah menerima putusan ini, tanpa melakukan upaya hukum banding dan kasasi,” ujar Muh Asri Irawan dalam kontra memori yang ditujukan ke Mahkamah Agung.

Sebagai pihak termohon, Muh Asri Irawan yang merupakan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK tersebut memohon Majelis Hakim PK Nurdin Basirun menolak PK yang diajukan oleh mantan Gubernur Kepri tersebut. Karena majelis hakim sudah memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan saksi di persidangan.

Seperti diketahui, Nurdin Basirun menerima hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis, 9 April 2019 lalu yang dipimpim Hakim Ketua, Yanto. Nurdin juga dihukum membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 4,2 miliar.

Dalam perkara ini, terbukti dakwaan kesatu pertama pasal 12 ayat (1) a UU tipikor jo pasal 55 jo 64 KUHP dan dakwaan kedua pasal 12B UU Tipikor. Adapun hal memberatkan adalah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak mengakui perbuatan tersebut. Sedangkan hal meringankan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Dalam amar putusan tersebut, selain vonis empat tahun penjara, terdakwa didenda Rp 200 juta, subsider 3 bulan. Selain itu adalah pencabutan hak politik 5 tahun.(*/jpg)