batampos.co.id – Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyesalkan adanya figur publik yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pasca mendapatkan vaksinasi Covid-19. Perilaku tersebut dinilai sangat tidak terpuji dan tidak patut dicontoh.

“Sangat tidak terpuji, baik figur publik maupun masyarakat secara luas patut menjadi contoh yang baik dalam penerapan protokol kesehatan. Terlebih sesudah mendapatkan kesempatan didahulukan dalam proses vaksinasi ini, Protokol kesehatan tetap wajib di jalankan,” ujar Aziz Syamsuddin kepada wartawan, Jumat (15/1).

Sebelumnya, ramai pemberitaan menyebut aksi Raffi Ahmad yang justru keluyuran dan mendatangi acara pesta tanpa masker sesudah divaksinasi di Istana Negara. Istana pun turut menegur tindakan tersebut.


“Ini menjadi contoh yang tidak patut ditiru pasca mendapatkan vaksinasi Covid-19,” kata Aziz.

Aziz juga mengingatkan orang yang mendapatkan kesempatan vaksin pertama kali merupakan orang-orang pilihan dan mendapat keistimewaan. Diharapkan pihak-pihak tersebut bisa menyosialisasikan keamanan vaksinasi.

“Tolong jaga amanah tersebut dalam menyukseskan program Vaksinasi Covid-19 Nasional ini sesuai dengan cara yang tepat, protokol kesehatan merupakan salah satu unsur terpenting,” tegasnya.

Sementara itu, menyikapi permintaan maaf oleh Raffi Ahmad kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), politikus Partai Golkar ini mengapresiasi sikap tersebut serta mengharapkan agar hal serupa tidak terulang kembali. Dia juga meminta Raffi untuk meminta maaf kepada masyarakat.

“Bagus kalau sudah menyadari kesalahan. Semoga masyarakat juga dapat memaafkannya. Selanjutnya, ini menjadi pelajaran akan pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan sekalipun sudah di vaksinasi Covid-19. Hal ini perlu di garisbawahi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Aziz mengharapkan, seluruh masyarakat dapat menyukseskan program vaksinasi Covid-19, agar terbentuk narasi yang konstruktif di masyarakat. Ia juga mengharapkan peran para teladan di masyarakat dalam menyosialisasikan vaksin sesuai dengan fakta dan mekanisme yang ada, agar tidak terjadi penyebaran hoax di masyarakat.

“DPR mengharapkan para teladan, tokoh agama serta kaum intelektual dalam masyarakat dapat konstruktif dan positif dalam menyosialisasikan program vaksinasi nasional sesuai fakta dan mekanisme yang ada. Peredaran hoax maupun pemikiran konspirasi yang tidak mendasar harus di tolak,” pungkasnya.(jpg)