batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri belum memutuskan jadwal belajar tatap muka untuk jenjang SMA/SMK sederajat.

Pasalnya, hingga saat ini penerapan belajar tatap muka di sekolah masih menunggu keputusan dari Gubernur Kepri.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepri, Muhammad Dali, menjelaskan, diperbolehkannya sistem pembelajaran tatap muka ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang diterbitkan pada 20 November 2020 lalu.


Namun, dalam SKB tersebut isinya hanya memperbolehkan, bukan mewajibkan.

”Akan tetapi dia tidak dikatakan wajib, jadi dibolehkan untuk di
semua zona tanpa terkecuali. Jadi, mulai dari zona hijau sampai zona merah, dibolehkan,” ujar Dali, Jumat (15/1/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Dilanjutkan Dali, bagi sekolah yang akan menggelar pembelajaran tatap muka, harus mengisi halaman Dapodik (data pokok pendidikan).

Dalam halaman tersebut, berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sekolah yang akan menggelar belajar tatap muka di sekolah, dalam hal penerapan protokol kesehatan (protkes).

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat meninjau sistem belajar tatap muka di salah satu sekolah di Kecamatan Belakang Padang. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

”Berdasarkan data, sudah lebih dari 60 persen yang sudah siap melalui isian data. Dinas Pendidikan juga sudah melakukan verifikasi, hanya menunggu arahan dan persetujuan gubernur sampai hari ini,” katanya.

Sementara mengenai kesiapan Disdik Kepri dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, Dali menyebut bahwa pihaknya juga sudah siap lebih dari 65 persen.

Termasuk, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri yang juga ikut membantu dalam menyiapkan alat rapid test Covid-19 bagi sekolah yang mau melakukannya.

Rapid Itu juga tidak wajib, bagi yang mau rapid, silakan rapid,” bebernya.

Sementara, sambung Dali, bagi guru dan orangtua yang masih keberatan dengan pembelajaran tatap muka, juga tidak masalah.

Bagi yang masih keberatan, juga dipersilakan untuk tetap melakukan pembelajaran secara daring maupun luring.

Untuk itu, ia meminta kepada semua pihak tidak membesar-
besarkan masalah bahwa tatap muka ini wajib.

Ditegaskan Dali, bahwa tatap muka ini tidak wajib dan tidak ada sanksi bagi siapapun yang belum bersedia belajar tatap muka.

”Hanya diatur, yang setuju 70 persen tatap muka, silakan masuk sekolah. Yang 30 persen tidak setuju, silahkan belajar di rumah dengan metode apakah daring atau luring,” bebernya.

Ia menambahkan, saat ini seluruh daerah berkiblat ke ibu kota dan Pulau Jawa yang memutuskan untuk kembali dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Oleh sebab itu, kata Dali, Presiden Jokowi pada 11 Januari kemarin telah memerintahkan kepada semua gubernur untuk siap-siap melakukan PSBB, termasuk Kepri.

Namun, sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil oleh Gubenur Kepri.

Ia berharap, dengan vaksinasi yang sudah berjalan, bisa segera
melaksanakan kegiatan belajar tatap ke depannya.

”Karena saya menargetkan kemarin jangan ambil peluang di tanggal 4 Januari (hari pertama masuk semester genap) untuk masuk sekolah, karena orang barusan liburan, takut ada klaster libur. Jadi kita tunggu di minggu ketiga bulan Januari, mudah-mudahan pak Gubernur sudah setuju,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa SMK di Kota Batam masih menantikan izin dari Gubernur Kepri terkait pelaksanaan belajar tatap muka.

Namun, pihak sekolah mengaku sudah siap dengan segala persyaratan yang dibutuhkan, seperti sarana dan prasarana penerapan protkes.

Untuk SMK, pengajuan belajar tatap muka ini hanya untuk mata pelajaran umum seperti yang diterapkan di SMA dan SLB.

Sementara, pelajaran praktik tetap berjalan seperti biasa dengan mengedepankan penerapan protkes.

”Kita upayakan semuanya bisa berjalan seperti biasa lagi meskipun dengan batasan protokol kesehatan. Segala persyaratan sudah kita penuhi mulai dari persetujuan orangtua, keterangan dari camat, Dinkes atau Gugus Tugas,” ujar Kepala SMKN 8 Farmasi Batam, Rafio.

Sebelum mengajukan permohonan belajar tatap muka, pihak sekolah terlebih dahulu meminta surat rekomendasi dari berbagai pihak seperti kecamatan, Dinkes dan Gugus Tugas.

Surat rekomendasi ini memastikan apakah sekolah tersebut mampu menjalankan protkes atau tidak.

”Kalau dari SMKN 8, sudah lengkap semua tinggal rekomendasi dari Dinkes. Jumat (8/1/2021) kemarin sudah turun mereka lihat ke lokasi sekolah. Kalau sudah dapat rekomendasi dari Dinkes, kita pastikan siap 100 persen,” ujar Rafio.

Senada disampaikan Kepala SMKN I Batam, Lea Lindrawijaya. Pengajuan belajar tatap muka untuk mata pelajaran umum, sudah disampaikan ke Disdik Kepri sejak beberapa pekan yang lalu.

Berkas persyaratan telah dipenuhi dan berharap dapat izin dari Gubernur Kepri.

”Tinggal izin dari Gubernur saja. Kalau persyaratan dan persiapan sudah lengkap semua,” ujar Lea.(jpg)