batampos.co.id – Pemko Batam mengajukan penarikan Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari DPRD Batam.

Penyebabnya, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni pada pasal 18 ayat 3 menyebutkan, Bupati/Wako wajib menetapkan peraturan kepala daerah tentang RDTR.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin, mengatakan, sesuai bunyi UU tersebut pihaknya menarik kembali Ranperda RDTR yang sebelumnya diusulkan.


Surat penarikan Ranperda RDTR 7 Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) di Pulau Batam tahun 2020-2040, sudah dikirimkan kepada DPRD Batam, dan tinggal menunggu rapat bersama untuk membahas penarikan Ranperda tersebut.

”Rabu kemarin (13/1) sudah kami kirim ke DPRD. Untuk menghindari terjadinya persoalan hukum terkait penetapan Ranperda RDTR tujuh bagian wilayah perencanaan, karena sudah ada di UU Cipta Kerja,” katanya seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Kantor Wali Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Untuk itu, Pemko Batam meminta persetujuan untuk menarik kembali Ranperda RDTR 7 BWP Pulau Batam.

Ranperda itu diajukan Pemko Batam ke DPRD Batam pada 20 April 2020 lalu. Saat ini, pihaknya masih menunggu turunan dari UU Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

”Turunan UU itu menjadi landasan Pemko Batam mengeluarkan Perwako tentang RDTR nantinya. Kita cabut dulu, karena  aturannya sudah jelas,” imbuhnya.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto, mengaku belum melihat surat terkait penarikan Ranperda RDTR tersebut.

Menurutnya, jika memang sudah ada undang-undang yang mengatur terkait Ranperda RDTR tersebut, cukup melalu Perwako dan bukan Perda.

”Karena kami membahas RDTR, bersamaan dengan RTRW. Sekarang kita sudah setengah jalan. Kalau pencabutan, harus melalui Paripurna juga. Nanti lah kita agendakan rapat bersama,”
sebutnya.(jpg)