batampos.co.id – Kalangan pengusaha mendukung penggabungan rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan BP Bintan dan BP Karimun.

Mereka berharap kebijakan itu bisa membuat pelayanan terhadap investasi lebih efisien.

Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri berharap integrasi ketiga badan pengusahaan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun, seka-
ligus juga diikuti pelimpahan kewenangan perizinan yang berkaitan dengan urusan industri.


Sehingga semangatnya sesuai dengan Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja.

“Salah satu tujuan dari terbitnya UU Cipta Kerja adalah memperbaiki iklim investasi dan wujudkan kepastian sehingga mendorong investasi,” kata Wakil Ketua Koordinator
HKI Kepri, Tjaw Hoeing, Jumat (15/1/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Menurut Tjaw, RPP tentang KPBPB bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam rangka pening-
katan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan
peningkatan daya saing.

“Kalau melihat tujuan awal terbitnya UU 11/2020 (UU Cipta Kerja) dan revisi aturan terkait KPBPB adalah mempermudah semua proses perizinan dari hilir ke hulu sehingga diharapkan KPBPB
ini menjadi menarik dan memiliki daya tarik dan daya saing dalam mendatangkan investasi asing,” tuturnya.

Hal-hal yang selama ini menjadi kendala berusaha, seperti aturan terkait ketentuan pembatasan impor, seharusnya menjadi kewenangan dari Kepala KPBPB, tanpa harus berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait.

“Kendala yang kami hadapi selama ini adalah setiap perusahaan industri yang mendapatkan proyek baru dan calon investor, harus cek dulu bahan baku yang diimpor apakah masuk dalam kategori barang larangan terbatas atau tidak,” ungkapnya.

Kantor BP Batam. Foto: Putut Ariyotejo/ batampos.co.id

Jika bahan baku industri yang diimpor masuk dalam kategori pembatasan, maka prosesnya untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis sampai pada penerbitan persetujuan impornya memerlukan waktu yang cukup panjang, walaupun prosesnya sudah online.

Dalam RPP tentang KPBPB ini, kami sarankan agar proses tersebut selesai di badan pengusahaan saja tanpa melibatkan instansi teknis,” paparnya.

Beberapa waktu yang lalu, calon investor dari Tiongkok yang bergerak dalam bidang pemrosesan makanan untuk pasar ekspor tidak jadi berinvestasi di Batam.

Sebabnya, karena salah satu bahan baku yang diperlukan yakni Acetic Acid masuk dalam kategori Barang Bahaya Tertentu (B2), sehingga dibutuhkan rekomendasi dan persetujuan impor dari instansi terkait.

“Padahal lahan yang dibutuhkan sebesar dua hektare dan akhirnya mereka memilih berinvestasi di Vietnam yang lebih ramah. Kemudian ada juga salah satu perusahaan Singapura yang karena ribetnya pengurusan perizinan untuk importasi bahan baku, akhirnya setop operasi juga,” ungkapnya.

Menurut Tjaw, hal-hal seperti itu seharusnya diakomodir dalam RPP tentang KPBPB, sehingga ke depannya, tidak terjadi lagi masalah klasik yang menyebabkan calon investor enggan masuk
ke Batam, atau yang ada setop operasi karena bahan baku
tidak bisa masuk.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, bahwa pihaknya sudah berkirim surat juga dukungan ke Presiden untuk RPP tentang KPBPB, yang sedang disusun oleh pemerintah pusat.

“Pada pokoknya kita meminta agar sistem Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun, tetap dipertahankan sampai masa waktu yang telah ditentukan oleh UU,” katanya.

Perihal penyatuan badan pengusahaan, Apindo Batam mendukung penuh. Karena penyatuan ini selain akan membentuk sinergi di tubuh badan pengusahaan di Batam, Bintan, dan Karimun, juga akan menyederhanakan birokrasi di tubuh pengelola FTZ.

“Diharapkan dengan penyatuan itu harmonisasi aturan akan tercipta dan tentu saja kita berharap pengurusan perizinan investasi akan semakin cepat dan mudah,” ungkapnya.

Ia juga berharap agar seluruh perizinan benar-benar diserahkan seluruhnya kepada badan pengusahaan yang baru nanti, supaya pengusaha tidak perlu repot lagi bolak balik ke Jakarta untuk mengurus perizinan tertentu.

“Akan terjadi penghematan waktu dan tenaga dan akan mempercepat proses produksi,” imbuhnya.

Selain itu, masih ada beberapa persoalan di Batam, yang masih harus dibereskan pemerintah pusat.

“Dengan PP baru ini, kami berharap bisa ada perbaikan terhadap permasalahan yang ada. Terutama untuk infrastruktur investasi yang masih harus ditingkatkan, supaya bisa bersaing dan juga kepastian berusaha yang semakin baik di Batam dan kawasan FTZ lainnya,” harapnya.

Berbeda dengan HKI Kepri dan Apindo Batam, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam melihat RPP tentang KPBPB baru ini, masih jauh dari ekspektasi dunia usaha.

“Seharusnya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga selaku Dewan Kawasan (DK) Batam, tidak hanya menggabungkan Batam, Bintan, dan Karimun, tetapi juga Tanjungpinang, Lingga, Natuna dan Anambas,” kata Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk.

Menurut Jadi, meski bukan termasuk kawasan FTZ, akan lebih baik baik jika Kepri digabung secara keseluruhan.

“Tiap kabupaten dan kota itu beda penanganannya, maka lebih baik digabungkan secara keseluruhan, karena bagaimanapun secara geografis, Kepri adalah perbatasan,” ungkapnya.

Jadi mengungkapkan, jika tujuannya memang benar mengintegrasikan antarpulau, lebih baik seluruh Kepri di-
satukan.

“Masalah selama ini yang terjadi yakni barang-barang yang masuk ke wilayah FTZ BBK tidak bisa masuk ke wilayah lainnya di
Kepri,” ungkapnya.

Selain itu, penyatuan seluruh wilayah Kepri menjadi kawasan perdagangan bebas, agar seluruh masyarakat Kepri mendapatkan pemberlakuan dan fasilitas yang sama.

“Kalau memang benar tujuannya adalah mengintegrasikan, mengefisiensikan, meningkatkan atau menggabungkan daya saing kabupaten dan kota se-Kepri dan sekaligus percepatan pembangunan ekonomi di daerah perbatasan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Indonesia National Shipyard Association (INSA) Batam, Osman Hasyim, menilai RPP tentang KPBPB ini, tidak terlalu mengakomodir pengembangan dunia maritim di Batam.

“Kelebihan Batam dan Kepri itu di maritim. Klausul mengenai pengelolaan maritim, kurang mantap untuk songsong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Osman, tidak ada daerah lain di Indonesia yang memiliki keuntungan lokasi sestrategis Batam.

“Tapi belum bisa dikelola dengan baik, saling tabrakan yang ada.
Dimana nanti kewenangan DK, harus jelas pengaturannya, jadi tidak seperti sekarang ini,” paparnya.

Dunia maritim pernah berjaya sekitar satu dasawarsa silam, dimana sekitar 380 ribu tenaga kerja diserap.

“Tapi sekarang, tinggal 20 persen saja,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat lewat aplikasi Zoom yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pihak terkait dan pelaku usaha, Kamis (14/1/2021) sore, disebutkan masa tugas BP Batam akan berakhir paling lambat 2024.

BP Batam akan disatukan dengan BP Bintan dan BP Karimun, sesuai ketentuan yang tertuang dalam RPP BAB Ketentuan Peralihan, Pasal 76 Ayat 4, menjadi Badan Pengusahaan Batam, Bintan, dan Karimun.

Dengan demikian, Kepala BP Batam saat ini, Muhammad Rudi, akan menjadi Kepala BP Batam terakhir sepanjang sejarah.(jpg)