batampos.co.id – Kebijakan membuka sekolah dan melakukan
proses pembelajaran tatap muka, dinilai tidak realistis untuk saat ini, karena penyebaran virus Covid-19 di Kota Batam masih cukup
tinggi.

Di samping itu, berdasarkan data Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, masih banyak orangtua yang menginginkan belajar online atau dalam jaringan (daring).

Terlebih, pemerintah dinilai tak berani mengambil risiko saat menggelar belajar tatap muka.


Pasalnya, sebelum menggelar belajar tatap muka, pihak sekolah menyebarkan formulir kesepakatan bahwa jika ada anak didik yang kena Covid-19, merupakan tanggung jawab orangtua, bukan tanggung jawab pemerintah.

Komisioner KPPAD Kepri, Erry Syahrial, mengatakan, syarat itu membuat orangtua tidak percaya untuk melepas anaknya belajar di sekolah.

”Mestinya bunyi formulir itu, ketika ada anak sakit, pemerintah mau bertanggung jawab. Sehingga, ada semacam jaminan bagi anak dapat pelayanan, meyakinkan orangtua tetap terlindungi. Ini masukan saja dari kami,” ujar Erry, Minggu (17/1/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Ia menyebutkan, masih banyak orangtua yang menginginkan
belajar daring atau menolak belajar tatap muka.

Meski, ia tak memungkiri masih ada orangtua yang menginginkan
belajar tatap muka.

”Jadi terbelah ini. Ada yang masih menunggu dan melihat, meminta belajar tatap muka, namun paling dominan ialah menolak belajar tatap muka,” kata Erry.

Menurutnya, penolakan ini lantaran adanya kekhawatiran orangtua untuk melepas anaknya belajar ke sekolah di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Termasuk, belum ada kepas tian pengendalian virus ini.

”Kalau dari Dinas Pendidikan, saya dengar akan menunda. Karena, banyak orangtua yang menolak dan khawatir,” sebut Ery.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat meninjau sistem belajar tatap muka di salah satu sekolah di Kecamatan Belakang Padang beberapa waktu lalu. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id

Kekhawatiran orangtua ini harus diperhatikan pemerintah. Terlebih lagi, masalah pendidikan ini adalah hak asasi manusia.

Mereka wajib mendapatkan pendidikan, namun tak mesti belajar tatap muka di sekolah.

”Intinya dalam bentuk layanan, apakah tatap muka atau tidak, namun yang jelas harus tetap belajar. Kalau memang belum memungkinkan (belajar tatap muka), jangan dipaksakan dulu lah, kecuali setelah vaksin berjalan dan terbukti berhasil, itu baru tak
masalah,” bebernya.

Sebelumnya, persyaratan tanda tangan persetujuan orangtua ini, memang jadi polemik.

Sebab, tidak semua orangtua sependapat. Banyak orangtua yang keberatan karena menganggap pemerintah masih ragu-ragu dengan kebijakan belajar tatap muka ini.

”Pemerintah mau main aman, nanti terjadi apa-apa dengan anak di sekolah, orangtua dilibatkan karena kasih izin anaknya belajar tatap muka. Harusnya pemerintah tegas. Kalau memang sudah aman, ya buat kebijakan yang pasti tanpa harus persetujuan orangtua lagi,” ujar Anwar, orangtua siswa sekaligus tokoh masyarakat di Sagulung, belum lama ini.

Sementara Rusdi, warga Tanjunguncang, juga menyampaikan pendapat yang sama.

Beberapa waktu lalu, dia mengaku menolak menandatangani surat pernyataan kesediaan orangtua melepas anaknya belajar tatap muka di sekolah, yang diberikan oleh salah satu SMA di wilayahnya. Dia mengaku keberatan dengan hal itu.

”Seolah-olah segala kemungkinan risikonya nanti jadi tanggung jawab orangtua sepenuhnya. Ini yang saya hindari. Kalau memang ada kebijakan dari pemerintah, ya buat saja, karena pemerintah tentu sudah mempertimbangkan secara matang,” kata Rusdi.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Batam, Sudirman Dianto, mengatakan, belajar tatap muka di sekolah pada prinsipnya kembali pada kesepakatan penyelenggara pendidikan, sekolah dengan wali murid atau orangtua.

”Jika satuan pendidikan tersebut siap dengan protokol kesehatan dan orangtua menyatakan bersedia anaknya belajar tatap muka, maka silahkan,” katanya.

Menurut dia, dalam hal ini titik tekannya pada kesanggupan atau keharusan memenuhi standar pembelajaran tatap muka pada masa pandemi, seperti penerapan protokol kesehatan (protkes) yang ketat, dimana ketentuan teknis telah ditetapkan pemerintah melalui Disdik.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyiratkan rencana belajar tatap muka di mainland (perkotaan, red) batal dilaksanakan. Hal ini karena adanya penolakan dari orangtua.

”Banyak yang menolak sepertinya. Karena kemarin, berdasarkan laporan dari Disdik dan sekolah, banyak surat persetujuan yang tidak kembali. Ini akan kita rapatkan kembali,” kata Rudi, usai memimpin rapat sosialisasi vaksin di Dataran Engku Putri, Batam Center, Senin (11/1/2021) lalu.

Menurutnya, ada kemungkinan orangtua ingin pemerintah menuntaskan pelaksanaan vaksinasi terlebih dahulu.

Sehingga, menolak untuk belajar tatap muka saat ini. Kebijakan sekolah tatap muka ini, bisa digelar kalau ada persetujuan dari orangtua, komite, dan pihak sekolah.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah sekolah yang mengusulkan belajar tatap muka.

Namun, belajar tatap muka belum bisa digelar. Hal ini karena adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 terkait perlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebab Covid-19, termasuk di dunia pendidikan.

”Jadi sepertinya dibatalkan. Namun masih menunggu keputusan Pak Wali Kota. Kalau merujuk pada instruksi tersebut, sekolah diminta belajar daring, dalam rangka pengendalian penyebaran
Covid-19,” kata Hendri.(jpg)