batampos.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku dirinya mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu menjelaskan ada pihak dari pemerintah yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Menurut AHY, meminta konfirmasi dari Presiden Jokowi dirasa penting karena untuk mengatahui apakah benar adanya pihak dari pemerintahan yang ingin merebut kepemimpinan yang ia pegang secara paksa.

’’Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,’’ ujar AHY saat diwawancarai di Kantor Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2).


AHY mengatakan, 10 hari lalu dirinya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang segelintir kader dan mantan kader Demokrat yang ikut berperan dalam pengambil alihan kekusaan Partai Demokrat ini.

’’Itu gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu’’” katanya.

Sampai saat ini, JawaPos.com telah mengkonfirmasi dari pihak Istana mengenai adanya oknum dari pemerintah yang ingin mengambil alih kepepimpinan Partai Demokrat. Namun sampai saat ini telpon ataupun pesan WhatsApp belum juga direspons.

Sebelumnya, AHY menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat. AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). ’’Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,’’ katanya.

AHY melanjutkan gerakan tersebut sudah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat. (*/jpg)