batampos.co.id – Proses vaksinasi terus berjalan. Saat ini, pemerintah masih memvaksin kalangan prioritas seperti nakes yang dijadwalkan selesai akhir Februari ini.
Setelah itu, vaksinasi akan berlanjut ke TNI Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
”Jadwal TNI, Polri dan ASN itu di Maret. Kami jadwalkan selesai sebulan, tapi itu bisa jauh lebih lama lagi nantinya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, M Bisri, Senin (8/2/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Bisri mengatakan, selama proses vaksinasi nakes di Kepri, terjadi beragam kendala, salah satunya tensi darah tinggi.
Tapi, dari hal ini, Dinkes Kepri akan membuat formulasi vaksinasi. Sehingga, kendalakendala selama memvaksin para nakes, tidak terjadi di TNI, Polri dan ASN.
”Kami akan optimalkan (vaksinasi TNI, Polri dan ASN), semoga dalam sehari bisa memvaksin 8 ribuan orang,” ucapnya.
Bisri mengatakan, ada kemungkinan vaksinasi terhadap para lanjut usia (lansia) dipercepat.
Karena, akhir-akhir makin banyak korban Covid-19 dari lansia yang meninggal dunia.
”Bisa saja disisipkan (vaksin lansia) saat proses ke TNI, Polri dan ASN berjalan,” ungkapnya.
Khusus para lansia, nantinya akan disiapkan vaksin khusus. Bisri mengaku, belum mengetahui jenis vaksin yang akan disuntikan ke para lansia.
”AstraZenecca, atau vaksin yang cocok dengan manula. Sinovac juga bisa, tapi formulasinya harus diubah,” ujarnya.
Apabila vaksin terhadap kelompok ini selesai, barulah dilanjutkan ke masyarakat umum lainnya.
Di perkirakan, proses vaksinasi ke masyarakat umum memakan waktu sekitar 1 tahun.
”Banyak kan, jadi butuh proses yang cukup lama,” ucapnya.
Proses pendataan masyarakat yang akan divaksin, akan segera dilakukan. Tapi, Bisri mengatakan, selagi Warga Negara Indonesia, maka akan mendapatkan vaksin gratis.
”Bagaiman pola dan prosesnya, kami masih menunggu petunjuk dari pusat,” katanya.
Bisri mengatakan, sejauh ini tidak ada efek negatif yang dialami para nakes setelah divaksin.
Bahkan, Bisri mengaku setelah vaksinasi, badannya semakin sehat.
”Tak ada ini itu, alhamdulillah sehat,” tuturnya.
Saat ditanyakan, apakah vaksin bisa dilakukan secara mandiri oleh perusahaan? Bisri menjawab hal itu bisa saja. Tapi, vaksin yang diberikan haruslah gratis.
”Tidak boleh membebankan ke karyawan,” ucapnya.
Karena vaksin ini masih terbatas, untuk mendatangkannya dari luar negeri, kata Bisri, butuh persetujuan pemerintah pusat.
”Sejauh ini belum ada prosedur atau tata cara vaksin mandiri.
Tapi pastinya berkoodinasi dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan),” pungkasnya.(*)