batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Moch Bisri mengatakan sampai Februari 2021 ini, sebanyak 16 ribu tenaga kesehatan di Provinsi Kepri ditargetkan sudah menjalani vaksinasi Covid-19. Selain itu, Bisri meminta masyarakat tetap waspada, karena virus Covid-19 masih belum sirna.
“Target kita sampai akhir Februari ini kurang lebih sebanyak 16 ribu Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kepri selesai di vaksinasi,” ujar Moch Bisri, Selasa (9/2) di Tanjungpinang.
Menurut Bisri, setelah vaksinasi nakes, dilanjutkan vaksinasi kepada petugas pelayanan publik, aparat penegak hukum dan TNI/Polri yang ditargetkan mulai pada Maret mendatang. Dijelaskannya, hingga saat ini vaksinasi Covid-19 untuk nakes masih terus berjalan.
”Direncanakan kita kembali mendapatkan sekitar 130 ribu vial. Untuk petugas pelayanan publik, TNI/Polri. Kalau untuk Lansia (Lanjut Usia) beda lagi,” jelasnya.
Lebih lanjut katanya, mempercepat pemberian vaksin Sinovac kepada tenaga kesehatan berdasarkan instruksi pemerintah pusa pihaknya akan menyediakan tempat vaksinasi baru dengan memanfaatkan lapangan dan gedung sekolah yang tidak digunakan selama belajar daring.
Kebijakan ini untuk mengurai antrean panjang yang potensial terjadi saat vaksinasi dilaksanakan. Saat ini, kata dia lokasi baru untuk penyuntikan vaksin di Poltekes Tanjungpinang. Lokasi lainnya, seperti di lapangan dan ruang kelas sekolah segera diaktifkan untuk vaksinasi untuk mempercepat proses vaksinasi kepada TNI, Polri, aparat pemerintahan dan masyarakat umum.
”Kita memiliki tenaga kesehatan yang memadai. Peralatan untuk menjaga suhu vaksin juga ada. Harapan kita tentunya adalah Pandemi Covid-19 segera berakhir di Provinsi Kepri,” tutupnya.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kepri, Afrizal Dachlan mengharapkan semua pihak mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Kepri. Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi adalah upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.
“Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung kurang lebih setahun ini, benar-benar menganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kondisi ini juga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah sangat tidak menggembirakan,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini. (*/jpg)